Dewan Harap Pendidikan Gratis Diterapkan untuk OAP

MANOKWARI, PB News – Alokasi dana otonomi khusus (Otsus) 90 persen dikelola kabupaten/kota dan 10 persen untuk provinsi, harus berdampak positif pada sektor pendidikan di Provinsi Papua Barat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, Yonadap Trogea, menyarankan, salah satu metode merangsang masyarakat lokal menyelesaikan pendidikan adalah dengan cara mengurangi beban biaya pendidikan itu sendiri.

“Pendidikan gratis itu perlu karena saat ini dalam satu keluarga ada 3-4 anak, sehingga beban pendidikan perlu mendapatkan keringanan,” ujar anggota Fraksi Otsus DPRD Provinsi Papua Barat, saat dikonfirmasi Papua Barat News, pekan lalu.

Menurut Yondap, pendidikan gratis bagi orang asli Papua (OAP) pun sangat efektif mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM), dengan demikian secara perlahan masalah kebodohan bisa diatasi.

“Di Sorong Selatan misalnya, dengan jumlah sekolah yang sedikit dan siswa yang sedikit, sangat bisa diterapkan pendidikan gratis itu,” tutur dia.

Selain pendidikan gratis bagi OAP, lanjut Yonadap, ketimpangan infrastruktur pendidikan yang kerap dijumpai di sejumlah daerah khususnya di kawasan pedalaman, harus segera ditanggulangi. Jika dibiarkan maka, akan berdampak pada minimnya ketersediaan SDM berkualitas di Provinsi Papua Barat. Di Kabupaten Sorong Selatan, ada beberapa sekolah telah memiliki fasilitas komputer, namun belum dioperasikan karena terkendala ketersediaan pasokan listrik beserta jaringan internet.

“Di sana (Sorong Selatan, red) itu ada perangkat komputer, tapi listrik dan jaringan internet belum ada. Dan ini jadi kendala dalam proses belajar mengajar,” terang dia.

Yonadap memaparkan, di era perkembangan teknologi yang kian pesat, pasokan listrik dan internet telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan terutama di sektor pendidikan.

“Fasilitas telekomunikasi tentu menjadi faktor utama dan untuk mengaksesnya diperlukan jaringan,” papar dia.

Keterbatasan akses yang dialami oleh masyarakat, lanjut dia, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga bisa merumuskan langkah strategis melalu program pengadaan akses listrik maupun jaringan komunikasi yang maksimal.

Ketersediaan akses juga, mampu memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Disamping untuk menunjang pendidikan hal tersebut juga demi kemajuan daerah. Suatu daerah yang tidak ada alat komunikasi maka akan lambat mengakses dalam mengembangkan daerah,” pungkas Yonadap. (PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: