Pendidikan di Papua Barat Belum Optimal

MANOKWARI, PB News – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu (2/5), bukan sekedar serimonial tetapi harus dijadikan sebagai momentum untuk menata kembali pendidikan secara menyeluruh di Papua Barat.

Bertambahnya jumlah murid dari tahun ke tahun belum diimbangi dengan peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah. Tidak berhenti disitu, kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga guru pengajar dan tidak meratanya penempatan guru di sejumlah besar sekolah, terlebih sekolah-sekolah yang berada di pinggiran atau bahkan di wilayah pedalaman.

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi belum berbanding lurus dengan capaian mutu pendidikan dasar dan menengah. Transfer pengetahuan dan kompetansi penegajaran tidak optimal, karena masih minimnya pelatihan guru, gonta-ganti kurikulum, dan bertambahnya beban administratif pada guru. Artinya, perbaikan kesejahteraan guru belum sepenuhnya memberi nilai tambah terhadap mutu pendidikan di daerah ini.

Belum lagi permasalah kesejahteraan guru kontrak atau guru honor yang dinilai masih jauh dari kata layak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Barnabas Dowansiba mengatakan, minimnya tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) menjadi permasalahan serius di Manokwari. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya guru PNS yang pensiun, sementara tidak ada pengganti atau penambahan guru PNS.

Barnabas Dowansiba menyebutkan jumlah tenaga guru SD dulunya mencapai 1.300 orang, namun jumlah tersebut semakin berkurang seiring dengan banyak diantara mereka yang pensiun. Pada akhirnya, data Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mencatat saat ini hanya tinggal 600-an orang guru.

“Legislatif dan eksekutif mari kita lihat permasalahan ini secara serius. Penambahan jumlah guru di Manokwari sudah sangat mendesak. Banyak guru yang pensiun tapi tidak ada penambahan. Tahun ini saja ada 12 guru lagi yang akan pensiun,” ujar Dowansiba.

Menurut Barnabas, untuk menutupi kekurangan tenaga guru yang ada pihaknya akhirnya memilih opsi untuk memaksimalkan tenaga guru honorer. Persoalan baru pun muncul, jumlah guru honorer akhirnya melampaui jumlah guru berstatus PNS. Sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari jumlah guru honorer mencapai 700-an orang. Jumlah tersebut tidak mungkin ditambah lagi karena dinas harus membagi anggaran yang ada untuk pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan.

“Idealnya Kabupaten Manokwari membutuhkan guru sebanyak 2.000 orang sesuai dengan jumlah sekolah yang ada. Namun karena keterbatasan anggaran maka tahun ini tidak ada penambahan guru kontrak.,” terang Dowansiba.

Selain tenaga guru, kata Barnabas, keterbatasan sarana dan fasilitas ruang kelas dan saran penunjang pendidikan lainnya seperti perpustakaan, laboratorium dan rumah guru juga masih menjadi masalah.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu sinergitas semua pihak, karena pendidikan selain menjadi  kebutuhan dasar juga jadi indikator perkembangan sebuah daerah.

Anggota Komisi X DPR RI, H.Noor saat melakukan kunjungan kerja di Manokwari, Senin (30/4) mengatakan, sarana dan fasilatas pendidikan yang kurang memadai mengakibatkan pendidikan di Papua Barat tertinggal dari daerah lain.

Ia menyebutkan bahwa dalam kunjungannya ke sejumlah sekolah pihaknya menemukan sekolah-sekolah tersebut belum dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, komputer dan ruang belajar yang memadai.

“Kami mengecek sejumlah sekolah ternyata masih banyak sarana prasana yang belum ada, kalaupun ada itu sangatlah terbatas. Kami akan memanggil Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar segera melakukan afirmasi sarana pendidikan di Papua Barat, ” ujar H. Noor.

Menurut Noor, sarana dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai, mengakibatkan kualitas pendidikan menjadi rendah.

“Kebetulan sekolah yang kami kunjungi adalah sekolah-sekolah negeri, yang ternyata masih terbatas dalam hal sarana dan fasilitas. Coba sekolah negeri saja serba kekurangan, bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta,” ujarnya.

Anggota DPR Papua Barat, Yonadap Trogea mengatakan bahwa masih banyak yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Barat.

“Setiap kali reses, kunjungan kerja dan monitoring kita masih mendengar banyak keluhan tentang minimnya sarana prasarana pendidikan. Terutama tenaga guru harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ungkap anggota Fraksi Otsus ini.

Untuk itu, Yonadap meminta anggaran 30 persen yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) untuk pendidikan harus dimaksimalkan. Menurutnya, anggaran 30 persen tersebut tidak boleh dialihkan ke hal lain sehingga pendidikan di Papua Barat lebih baik.

“Dana Otsus 30 persen untuk pendidikan harus tepat sasaran. Bila perlu pendidikan di kabupaten/kota digratiskan karena biaya pendidikan bukan hanya bersumber dari dana Otsus melainkan juga ada sekitar 20 persen dari  APBD di masing-masing daerah,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala SMK 3 Manokwari, George T.G. Gaspers mengharapkan, persoalan pendidikan di daerah ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, bukan saja pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat.

“Justru fasilitas sarana prasana masih sangat terbatas. Untuk itu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kedepanya saya berharap fasilitas pendidikan segera bisa untuk dilengkapi,”

Ia juga berharap tenaga guru perlu ditambah, apalagi sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran atau pedalaman.

“Kami berharap Dinas Pendidikan perlu adanya penambahan tenaga guru. Sehingga kedepanya pendidikan akan menjadi lebih baik,” pungkasnya. (PB8/PB9/PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: