Tunjangan Sertifikasi Guru adalah Kewenangan Pemerintah Pusat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Penyelenggara Tugas Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamat, menyatakan tunjangan sertifikasi guru bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat tapi pemerintah pusat.

“Tunjangan sertifikasi guru adalah kewenangan dan keputusan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bukan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal Dinas Pendidikan Papua Barat,” ujar Kamat yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (9/8).

Sudjanti mengatakan ini karena tunjangan sertifilasi guru kini menjadi polemik dan perbincangan hangat di satuan pendidikan sekolah baik SMA/SMK di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.

Dia mengatakan dinasnya telah menerima SK sertifikasi guru dari pemerintah pusat tapi tidak disertai anggarannya.

“Dana sertifikasi itu dari Dana Alokasi Umum (DAU) bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kalau dari APBD, pasti kita sudah cairkan dana sertifikasi itu,” tuturnya.

Dia mengatakan dana sertifikasi mulanya dikirim melalui keuangan dinas, namun kini masuk melalui proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Jadi, tegasnya, Dinas Pendidikan bukannya tidak peduli dengan persoalan guru, namun ada proses yang harus dilalui, yang saat ini tengah diusahakan instansinya.

“Untuk data sertifikasi guru sebanyak 900 orang sudah ada. Kita sekarang menunggu anggarannya dicairkan. Kalau sudah, maka tim keuangan akan transfer semua ke sekolah di kabupaten/kota di Papua Barat,” jelasnya.

Sudjanti juga mengatakan gaji guru honorer masih menjadi kendala karena belum lengkapnya daftar hadir dan pembayaran triwulan pertama dari sekolah, meski sebagian daftar nama sudah diserahkan.

“BPKAD tidak mau pencairan setengah-setengah. Harus sekaligus. Makanya belum dicairkan. Sampai saat ini masih banyak sekolah yang belum menyerahkan nama tersebut. Ini akan berpengaruh pada tertundanya pembayaran gaji guru honorer,” tandasnya.

Sementara itu, terkait keterlambatan pembayaran gaji guru honorer,  kata Sudjanti Kamat, dikarenakan daftar hadir guru dan pembayaran triwulan pertama yang diserahkan sekolah belum lengkap.

“Ada beberapa sekolah datanya sudah ada di bagian keuangan, namun daftar hadir belum dilengkapi,” terang Kamat.

Dia mengatakan, Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemrov Papua Barat tidak mau mencairkan anggaran hanya setengah- setengah.

“Kami minta sekolah di kabupaten/kota untuk segera melengkapi daftar hadir demi mempercepat pembayaran gaji honorer tersebut,” harap Kamat.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Bernanda Henan mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana sebanyak Rp 12 miliar untuk membayar gaji guru honorer SMA/SMK di seluruh kabupaten/kota Papua Barat.

Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Manokwari, Baik Bangun mengaku karena seterfikasi guru dan tunjangan guru honorer belum dibayar, maka uang komite sekolah digunakan untuk membayar guru honorer.

“ Saya berharap Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat segera merealisasikan anggaran tersebut, supaya bisa dipakai untuk membayar tenaga pengajar guru honorer yang bekerja di semua SMA/SMK di Papua Barat,” pungkasnya. (PB14)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: