Kejaksaan di Papua Barat Harus Maksimal Awasi Dana Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pengawasan terhadap alokasi dana penangan pandemi Covid-19 yang telah dikucurkan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten di Papua Barat, harus berjalan maksimal.

Praktisit Hukum Rustam mengatakan, pengawasan yang ketat dari aparat  penegak hukum seperti Kejaksaan bertujuan agar dana tersebut tidak diselewengkan. Dalam situasi ini, profesionalisme Kejaksaan Tinggi Papua Barat sangat diharapkan oleh masyarakat.

“Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya harus lebih optimal dan profesional awasi dana Covid-19,” kata Rustam saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Senin (15/3/2021).

Selain itu, sambung dia, Kejaksaan juga perlu transparansi dalam pengawasan laporan refocusing penggunaan dana Covid-19 baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sama halnya pengawasan terhadap penggunaan dana otonomi khusus dan dana desa yang mengalir di Papua Barat.

Sebab, selama ini pihak Kejaksaan terkesan selalu menutup-nutupi laporan penggunaan dana tersebut.

“Sekarang ini sudah zamannya keterbukaan informasi publik. Jadi kalau memang masih aman harusnya dibuktikan dengan rekam jejak, dibarengi dengan data-data akurat. Jika bahasanya selalu hanya masih aman, orang awam juga bisa,” kata Rustam.

Dia mengingatkan, bebasnya tersangka dugaan kasus korupsi lewat jalur praperadilan perlu menjadi bahan evaluasi Korps Adhiyaksa di Papua Barat. Karena, Kejaksaan tidak mengadiri sidang praperadilan itu sampai tiga kali.

“Itu harus dijadikan bahan instrospeksi,” tegas Rustam.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan menerangkan, pihaknya telah memfokuskan pengawasan melalui asistensi di 13 kabupaten/kota di Papua Barat. Asistensi berupa pendampingan hukum dilakukan sebagai upaya meminimalisir potensi pelanggaran hukum, maupun pelanggaran administrasi dana Covid-19 selama masa pandemi. Asistensi itu berdasarkan surat edaran Jaksa Muda Perdata dan TUN Nomor: 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.

“Asistensi dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan awal 2021. Intinya, tidak ada proses pembiaran terhadap pengelolaan penggunaan dana Covid-19, semuanya masih terpantau,” kata Wuisan.

Ia menuturkan, peran Kejati Papua Barat dalam pendampingan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hal ini sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap refocusing dan realokasi anggaran, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Pendampingan dilakukan sesuai permintaan kepala daerah masing-masing terhadap permasalahan hukum yang dihadapi,” ujar Wuisan.

Meski demikian, kata dia, dari hasil asistensi dan laporan hingga Maret 2021, belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum maupun administrasi dalam realisasi anggaran Covid-19.

“Sampai saat ini kami belum temukan adanya pelanggaran, ataupun pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan dalam alokasi anggaran Covid – 19. Belum bukan berarti tidak ada, namun sejauh ini masih aman,” kata Wuisan.(PB13)

‘Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 16 Maret 2021’

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: