KPK Temukan Banyak Aset Pemda Dikuasai Mantan Pejabat di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak aset milik pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat, masih dikuasai oleh mantan pejabat beserta keluarganya.

Hal ini terungkap saat Tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah V KPK, melakukan evaluasi Monitoring Centre for Prevention dan kunjungan lapangan ke empat daerah yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat, pada 1-4 Maret 2021.

Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, masalah penguasaan aset pemda sudah terjadi cukup lama tanpa ada penyelesaian yang nyata. Untuk itu, negara harus hadir memberi solusi yang konkrit.

“Dengan segera pengambilalihan aset-aset milik pemda,” ujar Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat wilayah V KPK Dian Patria melalui rilis pers yang diterima Papua Barat News di Manokwari, Senin (8/3/2021).

Dian menjelaskan, ada sejumlah resort, hotel dan beberapa rumah dinas di Kabupaten Raja Ampat dibangun di area milik negara dengan menggunakan APBD. Namun, aset-aset itu justru dikuasai para mantan pejabat tanpa adanya pemasukan ke negara.

“Salah satu modusnya adalah bupati yang lama melakukan kontrak sewa sepihak dengan pihak ketiga,” tegas dia.

Misalnya Waiwo resort di Kota Waisai, sambung dia, KPK menemukan Pemda Raja Ampat sampai saat ini belum mengambil alih aset yang telah dikuasai oleh mantan kepala dinas.

“Ada rumah dinas Wakil Bupati yang dikuasai Sekretaris Dinas Raja Ampat beserta keluarganya, sehingga Wakil Bupati Raja Ampat yang baru dilantik satu minggu lalu terpaksa menempati perumahan pejabat eselon 3,” tutur dia.

Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah aset bergerak yang dikuasai mantan pejabat Raja Ampat. Seperti, dua unit kendaraan bermotor dan satu speedboat milik pemda dikuasai mantan Ketua DPRD Raja Ampat.

“Hal serupa juga ditemukan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan,” tutur Dian.

Oleh karena itu, kata dia, KPK menyarankan untuk dipasang plang aset milik pemda di seluruh lokasi aset yang bermasalah mulai Jumat (5 Maret 2021) dan dilanjutkan dengan upaya hukum. Untuk aset bergerak, pihaknya menyarankan agar pemda melaporkan ke aparat penegak hukum dengan motif penggelapan aset negara.

“Upaya ini untuk mencegah berulangnya permasalahan serupa,” ucap Dian.

Ia berharap, upaya pengambilalihan aset dari mantan pejabat segera ditindaklanjuti pemda di empat daerah. Dan, diikuti oleh seluruh kepala daerah dan jajaran pejabatnya di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat.

“Pembiaran dan penggunaan aset negara oleh yang tidak berhak, merugikan keuangan negara,” tegas Dian.

Dian juga mengimbau kepada seluruh pejabat yang masih aktif dapat memberikan pemahaman kepada keluarga mereka masing-masing untuk tidak terlibat dalam penguasaan aset milik pemda. Sebab, tindakan seperti itu merupakan tindakan koruptif.

Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli menyetujui saran dari KPK. Ia berjanji akan membuat surat pernyataan semacam Pakta Integritas untuk mengembalikan seluruh aset yang digunakan selama kedinasan.

“Saat masa jabatan berakhir kami siap untuk diproses hukum jika mengingkarinya,” ujar Samsudin. (RLS/PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 9 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: