Mantan Kabulog Manokwari akan Dijerat Pasal Pencucian Uang 

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat Syafiruddin berencana menjerat mantan Kepala Sub Devisi Regional Perum Bulog Manokwari Rahmat Hidayat dengan pasal pencucian uang.

Rahmat Hidayat diduga telah memperkaya diri sendiri menggunakan anggaran pengadaan beras fiktif, saat masih menjabat sebagai Kepala Sub Divre Perum Bulog Manokwari antara 2018-2019.

Rahmat Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Senin (22/3/2021). Mantan pejabat BUMN itu tersangkut kasus penyimpangan pengadaan beras bulog, senilai Rp40 miliar. Berdasarkan audit investigasi BPKP Papua Barat, kerugian negara mencapai nilai Rp9.032 miliar.

“Untuk pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) nanti akan menyusul. Tim penyidik Intelijen sementara masih melakukan pelacakan aset milik tersangka di Makassar yang diduga berasal dari penyimpangan anggaran pengadaan beras,” kata Syafiruddin saat ditemui Papua Barat News di ruang kerjanya, Manokwari, Selasa 23 Maret 2021.

Sementara ini, tersangka RH dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Dalam kasus tersebut, walau pada praktiknya melibatkan lebih dari satu orang, namun penyidik masih RH sebagai tersangka tunggal. Penetapan tersangka terhadap lima orang lainnya yang juga terlibat dalam kasus itu, akan dilakukan kemudian hari.

Lima orang tersebut, yaitu EFG selaku Ketua Satuan Kerja Pengadaan (Satker ADA DN) tahun 2018, NH selaku Satker ADA DN tahun 2019, FR selaku Ketua Satker ADA DN 2019, serta M dan S selaku kepala gudang.

“Kita selesaikan dulu satu-satu, sementara ini RH yang kita tetapkan tersangka. Lima orang lainnya nanti menyusul,” kata Syafiruddin.

Perlu diketahui, bahwa untuk memuluskan aksi penyimpangan tersebut, RH memerintahkan EFG, NH, FR, M dan S untuk merekayasa dokumen administrasi pertanggungjawaban pengadaan beras agar sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga realisasi anggaran pengadaan beras dari Bulan Maret 2018 hingga September 2019 sebesar Rp40 miliar, dapat dicairkan.

Kecurangan yang secara bersama-sama dilakukan oleh RH, itu terungkap setelah dilakukan penghitungan stock opname beras dari Tim audit Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum Bulog Jakarta dan Jayapura.

Berdasarkan hasil audit internal Bulog, terdapat kekurangan volume beras yang semestinya dibeli sesuai SPK senilai Rp9.032 miliar, dengan perincian jumlah (kuantum) sebanyak 4.734.530 Kilogram dan uang yang telah dicairkan sebesar 1.037.973,91 Kilogram beras.

“Jadi ada ketidak sesuaian, terdapat kekurangan volume pengadaan beras dari uang telah dicairkan” ujar Syafiruddin. “Jadi yang dilakukan oleh RH bersama-sama dengan para bawahannya itu adalah pengadaan fiktif. Pengadaan hanya secara administrasi, sementara fisiknya tidak pernah. Total kerugian negara capai Rp9.032 miliar lebih,” katanya lagi. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 24 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: