Pemrov Beri Dukungan untuk Pemkab Sorong

Gugatan izin sawit

MANOKWARI, PB News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat terus memberi dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan sawit yakni PT Inti Kebun Lestari (IKL).
“Kita juga menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi di PTUN Jayapura dan sudah berjalan,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Papua Barat Yacob Fonataba, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Selasa (14/9/2021).
Dia menjelaskan, evaluasi perizinan terhadap perusahaan sawit yang beroperasi di Papua Barat dilandaskan pada beberapa aturan. Antara lain, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit, gerakan nasional pemeliharaan sumber daya alam yang mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) yang merujuk pada Deklarasi Manokwari.
“Itu yang menjadi dasar kita mengevaluasi usaha-usaha di delapan daerah konsorsium,” jelas Yacob.
Pihaknya juga melakukan evaluasi izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati selaku kepala daerah tingkat dua. Tindakan tersebut merupakan langkah penertiban, bukan pelarangan atau penutupan peluang investasi. Sayangnya, upaya penertiban izin lokasi itu direspon dengan gugatan yang dilayangkan oleh PT IKL yang ke Bupati Kabupaten Sorong.
“Jadi yang sudah kadaluwarsa kita cabut, karena itu pelanggaran dari pihak perusahaan. Ada juga yang kita sudah keluarkan izin tapi tidak buka usaha sampai jangka waktu berakhir, ya kita tarik,” tutur dia.
Yacob menegaskan, setiap investor yang hendak berinvestasi di Papua Barat wajib mematuhi seluruh aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, investor juga harus menghormati hak-hak dasar masyarakat adat di Tanah Papua.
Misalnya, perusahaan sawit diharapkan dapat membangun plasma.
“Yang dicabut itu perusahaan yang tidak memenuhi administrasi ataupun persyaratan teknis. Mulai dari izin lokasi, izin usaha perkebunannya dan HGUnya, ” tegas dia.
Ia menambahkan, ada empat perusahaan sawit di Kabupaten Sorong telah ditertibkan. Tetapi, ada dua perusahaan yang melayangkan gugatan.
“Yang tidak gugat karena mereka merasa apa yang pemerintah lakukan sudah benar,” ujarnya.
Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong Pieter Ell menjelaskan, inti gugatan tersebut adalah mengenai keberatan pencabutan izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha PT Inti IKL karena berdasarkan evaluasi telah terjadi pelanggaran.
Sidang perkara dengan Nomor 29 dan 30/G/2021/PTUN.JPR di PTUN Jayapura berlangsung pada 13 September 2021 secara E-court (online).
“Dengan agenda eksepsi dari kami sebagai kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Sorong dan Dinas PMPTSP Kabupaten Sorong,” jelas Pieter Ell.
Dalam eksepsi itu, pihaknya menolak semua dalil gugatan PT IKL secara formal maupun materiil.
Sebab, penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara, kabur dan tidak jelas (obscuur libele), tidak sistematis dan mencampur adukkan lebih dari satu obyek sengketa yang berbeda dalam satu perkara.
“Untuk itu kami minta agar majelis hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima,” tuturnya.
Dia menilai bahwa pencabutan izin lingkungan, izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan Bupati dan Kepala Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sorong sesuai dengan prosedur pencabutan.
“Dan merupakan tindakan yang urgent dan extraordinary mengingat PT IKL tidak patuh pada ketentuan perizinan yang di berikan,” paparnya.
Tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sorong, kata dia, merupakan upaya penyelamatan kawasan hutan dan melindungi masyarakat adat yang berada dalam konsensi hutan yang dikelola PT IKL. Selain itu, upaya pencabutan sebagai bentuk menjaga keberlanjutan SDA di Kabupaten Sorong, agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
“Tindakan Bupati Sorong dan Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sorong merupakan bagian dari Instruksi Presiden untuk melakukan penertiban perizinan perkebunan sawit sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 tahun 2018,” jelas Pieter.

Ketidakpatuhan PT IKL
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPK, Pemerintah Provinsi Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap perizinan yang diberikan kepada PT IKL sejak tahun 2009 antara lain,
Pertama, PT IKL tidak mempunyai Hak Guna Usaha sebagai persyaratan utama beroperasinya sebuah perkebunan sawit. Tanpa HGU maka aktivitas penamanan tidak dapat dilakukan.
Kedua, PT IKL tidak mematuhi kewajiban dalam izin usaha perkebunan termasuk tidak memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan paling lama tiga tahun sejak izin diterbitkan. Tidak melakukan kemitraan dengan petani, karyawan dan masyarakat setempat. Tidak merealisasikan pembangunan kebun, dan unit pengolahan sesuai dengan studi tekhnis dan peraturan perundangan. Tidak melaporkan perubahan komposisi kepemilikan saham.
Ketiga, PT IKL tidak ada negoisasi dengan masyarakat yang tinggal di areal konsesi perkebunan.(PB15)

**Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 15 September 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: