Penggugat SK Pansel Ajukan Usulan Perdamaian

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Forum Komunikasi Pencari Keadilan (FKPK) selaku pihak penggugat Surat Keputusan (SK) Panitia Seleksi Calon Anggota DPR Papua Barat melalui jalur Otonomi Khusus periode 2019-2024, memasuki tahapan mediasi perkara perdata.

Perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Manokwari adalah perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mnk, perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Mnk, perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN.Mnk, dan perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Mnk.

Kuasa hukum penggugat, Habel Rumbiak, mengatakan, FKPK mengajukan usulan perdamaian terhadap Gubernur Papua Barat selaku tergugat I (satu). Usulan perdamaian tersebut diserahkan kepada mediator dalam perkara tersebut di Pengadilan Negeri Manokwari, Senin (12/10/2020).

“Karena sidang sudah masuk ke tahapan mediasi maka kami mengajukan usulan perdamaian ke tergugat I dalam hal ini Gubernur Papua Barat,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, ada dua poin penting yang diusulkan dalam kesempatan tersebut. Usulan pertama yaitu meminta kepada pihak tergugat I agar menarik kembali calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota DPR Papua Barat tertanggal 5 Juli 2020 karena tidak memenuhi syarat.

“Kami mengusulkan hal yang konkrit saja yaitu menarik kembali anggota DPR Papua Barat terpilih yang tidak memenuhi syarat,” kata Habel.

Usulan kedua yang diajukan pihaknya adalah menggantikan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut dengan penggugat yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Pansel Calon anggota DPR PB melalui mekanisme pengangkatan.

“Selanjutnya digantikan dengan yang memenuhi syarat,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, dari hasil mediasi yang dilakukan pada kesempatan tersebut, pihak tergugat I akan mempelajari usulan yang disampaikan dan akan memberikan jawaban dalam sidang kali berikut yang akan terjadi pada, Senin (19/10/2020), yang akan datang.

Habel menuturkan, usulan perdamaian yang diajukan pihaknya tersebut dilakukan demi menjaga marwah Gubernur Papua Barat selaku pimpinan daerah yang memberikan mandat terhadap Pansel untuk melakukan seleksi hingga menetapkan calon anggota DPR Papua Barat jalur pengangkatan.

“Jadi kami sangat mengharapkan Gubernur bisa menerima usulan kita ini,” lanjut dia.

Dia juga menegaskan, Gubernur sebagai orang yang paling bertanggungjawab untuk mengoreksi tindakan kekeliruan yang diduga dilakukan oleh Pansel. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dan bermartabat.

“Semuanya demi satu tujuan yaitu terciptanya good governance,” terang dia.

Apabila pihak tergugat I menolak usulan sebagaimana yang diajukan dalam kesempatan tersebut, maka pihaknya akan melanjutkan proses perkara yang ada ke ranah hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan pihaknya memiliki bukti-bukti yang kuat untuk masuk ke tahapan tersebut.

“Itu bukan tidak mungkin. Karena secara normatif kuta sudah memiliki bukti yang kuat. Tetapi hal tersebut belum kita lakukan karena ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena prinsip kita bukan soal balas membalas tetapi menyelesaikan masalah secara adil bagi semua pihak,” tutupnya. (PB25)

**Artikel Ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 13 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: