Rustam: Principal Akan Buat Laporan Penggelapan ke Bareskrim

  • Barang bukti rusak

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kuasa Hukum PT Mutiara Utama Papua, Rustam mengatakan, principal dari kliennya Bryan Tanbri akan membuat laporan polisi terkait tindak pidana penggelapan barang bukti 2.605 karton Bir ke Bareskrim Polri. Karena, barang bukti ribuan karton Bir yang sebelumnya disita oleh Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dikembalikan ke Bryan Tanbri dalam kondisi rusak dan sebagian telah hilang.

“Interval waktu pengembalian barang bukti ke klien saya itu sudah cukup lama,” ucap Rustam saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Rabu (13/10/2021).

Selain itu, sambung dia, principal atau pihak utama PT Mutiara Utama Papua juga akan mengecek perkembangan laporan pengaduan yang telah dilayangkan ke Kejaksaan Agung terkait kerusakan barang bukti tersebut.

“Baik ada maupun tidak ada jawaban dari Kejaksaan Agung, laporan tetap dibuat ke Bareskrim,” tegas dia.

Rustam menjelaskan, putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari yakni melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan pengembalian barang bukti ke Bryan Tanbri. Hal itu tertuang dalam amar putusan MA dengan registrasi perkara Nomor : 2397 K/Pid.Sus/2020, tanggal 15 Oktober 2020.

“Lucunya, kok Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni menyurati mantan terdakwa untuk eksekusi badan. Ini terdakwanya bebas, yang harus diperhatikan adalah barang bukti itu dikembalikan,” ucap dia.

Rustam menyayangkan sikap Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang sengaja memperlambat proses pengembalian barang bukti yang ternyata ketika proses eksekusi dilakukan, sebagian barang bukti rusak dan hilang. Kondisi inilah yang menyebabkan kliennya menolak dan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan pengaduan ke Kejaksaan Agung di Jakarta.

“Janganlah mencederai rasa keadilan masyarakat, karena sudah perintah undang-undang. Putusan MA sudah inkracht,” terang dia.

Rustam melanjutkan, berdasarkan Pasal 44 KUHAP maka Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni semestinya menyimpan ribuan barang bukti itu ke dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Manokwari, bukan menggunakan tempat yang tidak representatif. Opsi lain yang harus diambil oleh pihak Kejaksaan adalah melakukan pelelangan atas barang bukti yang dinilai mudah rusak ataupun cepat kadaluwarsa.

“Yang disita uang dari hasil pelelangan sebagai barang bukti. Ketika putusan inkracht keluar dan barang bukti dikembalikan, maka uang hasil lelanglah yang dikembalikan,” ucap dia.

Sikap kejaksaan yang membiarkan barang bukti rusak, kata dia, menjadi preseden buruk terhadap institusi itu sendiri. Sebab, Pasal 44 ataupun Pasal 45 KUHAP telah mengatur soal keamanan barang bukti yang disita.

“Tidak ada alasan karena proses hukum yang panjang, jadi tidak bertanggung jawab. Jaksa itu penegak hukum loh,” tutur dia.

Sehingga, dalam waktu dekat dirinya kembali melayangkan somasi kepada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni ataupun gugat perdata upaya melawan hukum yang intinya menimbulkan kerugian materil maupun in materil.

“Tentu kita akan tempuh langkah hukum untuk kasus pengembalian barang bukti ini,” pungkas Rustam. (PB15)

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 14 Oktober 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: