PKS Nilai Pasal UU MD3 Picu Keresahan Publik Masyarakat harus lakukan judicial review

MANOKWARI, PB News – Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau (UU MD3) melalui sidang paripurna DPR, pada 12 Februari 2018, menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat karena UU tersebut dinilai bertolakbelakang dan akan berdampak negatif.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, menjabarkan, ada sejumlah pasal yang tidak sejalan dengan dengan UUD 1945 dan menimbulkan keresahan publik yakni terkait dengan pasal-pasal imunitas DPR itu sendiri.

Pasal 122 huruf k UU MD3 menyebutkan, “MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.
Tidak seharusnya lembaga legislatif melakukkan tindakan inkonsistensi dan bertentangan dengan konstitusi, bunyi pasal tersebut sangat eksplisit menggambarkan DPR telah membentengi diri dari kritikan dan upaya penegakan hukum apabila tersandung kasus.

“PKS memang setuju dengan UU MD3 tersebut, namun tidak setuju dengan sejumlah pasal misalnya, DPR anti kritik,” kata Mohamad, usai melakukan persemian gedung DPW PKS Papua Barat dan gedung DPD PKS Kabupaten Manokwari, Minggu (18/2/2018).
Untuk itu, lanjut dia, pihak PKS senantiasa mendorong seluruh elemen masyarakat menempuh upaya judical review UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami mendukung jika ada masyarakat yang ingin melakukan judicial review terhadap UU tersebut,” terang dia.

Dirinya berharap, kontroversi atas pengesahan UU MD3 bisa diatasi oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Kenapa harus ada pasal khusus untuk DPR, kita harap Presiden bisa keluarkan Perppu,” ucapnya.
Penetapan UU MD3 yang diwarnai dengan adanya interupsi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan walk out dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), namun Fadli Zon selaku pimpinan rapat tetap mengetuk palu pertanda pengesahan UU MD3. Selain itu, UU MD3 pun tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, akan tetapi dalam tempo 30 hari setelah ditetapkan, secara otomatis tetap berlaku.

Telah diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Robert Joppy Kardinal, menjelaskan, sekalipun tidak ditandatangani oleh Presiden Jokowi, berdasarkan UU/12/2011 Pasal 73 Ayat 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang (RUU), secara otomatis akan berlaku setelah pengesahan.

Menurut Joppy, pihak legislatif akan melakukan peninjauan implementasi UU MD3 tersebut dan dari persentase tidak seluruh lapisan masyarakat yang melakukan penolakan. (PB9)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: