151 Kampung Telah Salurkan BLT

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebanyak 151 kampung dari total 164 kampung di Manokwari telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

“Ada tiga kampung yang sudah pencairan, namun belum menyerahkan, semoga dalam waktu dekat sudah selesai. Besok kita salurkan ke Kampung Mansinam,” ungkap (Plt) kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari, Jeffry Sahuburua, Selasa (7/7/2020).

Dijelaskan Jeffry, ada kampung yang belum menyampaikan laporan keuangannya (LPj) pada tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan dana desa belum bisa dicairkan. Kendati demikian, lanjut Jeffry, pihaknya memberikan kebijakan khusus untuk pencairan BLT.

“Kendalanya terkait dengan laporan keuangan yang belum selesai di tahun 2019. Kita mengambil kebijakan khusus untuk BLT kita cairkan dulu, kasihan dengan situasi seperti ini pasti masyarakat membutuhkan. Ada kebijakan dari kita BLT mereka dapat dicairkan,” jelasnya.

Dikatakan jeffry, masih ada kendala yang dihadapi dilapangan, yakni masih banyak yang belum paham terkait aturan yang ada.

“Masyarakat harus pahami bahwa khusus BLT dana desa hanya dikhususkan bagi masyarakat kampung (desa). Kerna banyak juga masyarakat dari kelurahan yang pertanyakan hal itu,” kata dia.

Jeffry menegaskan, hanya masyarakat kampung yang berhak mendapatkan BLT, dan bukan merupakan penerima PKH, BPNT.

“Khusus bagi keluarga miskin yang belum terdata sebagai penerima PKH, BPNT dan korban PHK (pemecatan), kemudian bagi keluarga yang menderita penyakit kronis. Itu yang kita prioritaskan,” tegasnya.

Terhitung mulai Juli-September 2020, penyaluran BLT tahap II sebesar Rp. 300 ribu. Sesuai Permendes No. 7 Tahun 2020, dan PMK peraturan Menkeu No. 50 Tahun 2020 terkait BLT tambahan selama tiga bulan.

“Tidak ada penambahan data penerima, sesuai dengan data awal BLT,” terang Jeffry.

Diungkapkan Jeffry, terdapat hasil temuan dari BPKP. Pasalnya ada penerima PKH yang juga menerima BLT. Menyikapi hal tersebut, pihaknya mengambil kebijakan bahwa pada penyaluran tahap berikutnya keluarga tersebut tidak boleh dapat bantuan lagi.

“Dicoret salah satu, dan yang wajib dicoret adalah BLT dana desa. Berdasarkan hasil temuan itu di Kampung Umbui Distrik Prafi, sebanyak enam KK. Ada kesalahan administrasi, tetapi untuk penerima BLT dan desa 99,9 persen sudah sesuai aturan. Hanya kemungkinan kecil ada kesalahan,” ujarnya.

Adapun untuk penetapan calon penerima bantuan harus melalui musyawarah kampung.

“Kita tidak intervensi. Untuk BLT kita sudah tahu aturannya bahwa yang berkhak mendapat BLT itu diluar dari PKH dan BPNT. ASN, TNI Polri tidak boleh, aparat kampung dan Bamuskam juga tidak boleh menerima,” pungkas Jeffry. (PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: