Berita Utama

18 Raperda Inisiatif Akan Dibahas Tahun ini

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari dalam sidang Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang I Tahun 2021 dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Bons Rumbruren mengatakan, 9 di antara 18 Raperda tersebut merupakan inisiatif DPRD. Sedangkan 9 Raperda lainnya merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari.

“Sesuai dengan pasal 56 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Raperda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, Bupati dan walikota selaku Kepala pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (4/2/2021).

Dia mengatakan, selanjutanya dalam pasal 61 disebutkan bahwa Raperda juga dapat diajukan oleh anggota komisi atau alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi. Oleh karena itu, Raperda inisiatif DPRD dan pemerintah merupakan wujud implementasi peran serta dalam bidang legislasi.

“Ini adalah kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,” kata dia.

Dia mengungkapkan, 9 Raperda inisiatif DPRD terdiri dari 3 Rapeda tahun 2020 yang belum sempat dibahas oleh DPRD dan Pemerintah daerah ditambah 6 Raperda inisiatif tahun 2021. 3 Raperda tersebut adalah Raperda tentang Pengukuhan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Raperda tentang perlindungan hukum tenaga kerja lokal.

“Jadi 3 Raperda ini belum sempat dibahas di tahun 2020,” kata dia.

Sementara 6 Raperda inisiatif yang baru diusulkan tahun 2021 adalah Raperda tentang pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya ada Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan Coorporate Social Responsibility (CSR). Ada juga Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

“Yang terakhir adalah Raperda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” terang Bons.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Mersiana Jelamun mengatakan, pemerintah mengusulkan 4 Raperda inisiatif baru untuk dibahas tahun 2021. Keempat Raperda tersebut adalah Raperda tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai honorarium daerah, aparat kampung dan pekerja bukan penerima upah, Raperda tentang kerjasama daerah dan Raperda tentang CSR

“Usulan terakhir untuk tahun 2021 adalah Raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelumnya terdapat 5 Raperda usulan pemerintah yang belum dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020. Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi sampah, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Raperda selanjutnya yang diusulkan adalah Raperda tentang Kabupaten layak anak,  Raperda tentang penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas serta Raperda tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan Balita.

Mersiana mengatakan, pihaknya berharap agar Raperda inisiatif yang diusulkan tersebut dapat dibahas sebaik-baiknya dalam Propemperda tahun 2021. Pembahasan tersebut diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang baik, taat asas, dapat dilaksanakan dan berkeadilan.

“Kiranya dapat dilahirkan produk peraturan daerah yang berkepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 8 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.