Berita Utama

216 PTPS di Manokwari Barat Ikuti Bimtek

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebanyak 216 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah Distrik Manokwari Barat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan di TPS pada momentum pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang.

Ketua Panwas Distrik Manokwari Barat, Samsudin Renuat mengatakan, pelaksanaan Bimtek tersebut merupakan langkah solutif untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada setiap PTPS tentang tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam melakukan pengawasan tingkat pertama.

“Mereka harus dibekali pemahaman yang memadai. Karena TPS adalah wilayah paling riskan terhadap adanya pelanggaran,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan jumlah DPT yang mencapai 68.933 orang, Distrik Manokwari Barat menjadi perhatian serius dari seluruh Satuan Kerja (Satker) pengawas Pemilu mulai dari tingkat distrik, desa/kampung maupun di tingkat TPS.

Menurutnya, dengan jumlah DPT terbanyak dibandingkan dengan distrik lain, Manokwari Barat menjadi daerah yang paling berpotensi memunculkan pelanggaran pada saat pencoblosan berlangsung dan pasca pencoblosan.

“Untuk itu, kita perlu memberikan penguatan dan penambahan pengetahuan kepada PTPS kita,” sambungnya.

Selain itu, para PTPS juga dibekali dengan pengetahuan tentang pemanfaatan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) yang akan digunakan pada hari pencoblosan. Aplikasi tersebut akan membantu PTPS untuk merekap hasil perhitungan suara di TPS masing-masing untuk dilanjutkan ke Bawaslu Kabupaten.

“Nanti ada operator di Bawaslu yang membantu merekap seluruh jumlah suara yang masuk dari setiap TPS,” lanjut Renuat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors A Prawar mengatakan, setiap PTPS diharapkan tidak memberikan ruang sedikitpun terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan.

“Bagaimana peran mereka untuk mematahkan potensi pelanggaran di TPS sudah kita berikan,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, apabila PTPS menemukan adanya dugaan pelanggaran maka harus segera berkoordinasi dengan petugas KPPS setempat untuk mencari solusi. Hal tersebut dilakukan agar persoalan yang dapat diselesaikan di TPS tidak berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi dan melibatkan semakin banyak pihak.

“Apabila tidak dapat diselesaikan, segera dilaporkan ke Bawaslu melalui aplikasi Siwaslu yang sudah diberikan,” tutup Syors. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Jumat 4 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.