Berita Utama

Korupsi Berjemaah Proyek Fiktif

JAKARTA – Pengusutan kasus dugaan korupsi sejumlah proyek fiktif di badan usaha milik negara (BUMN) karya terus berlanjut. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, sebagai tersangka. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung mengatakan Destiawan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020. “Tersangka (Destiawan) diduga berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) menggunakan dokumen pendukung palsu,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam keterangan persnya pada Jumat (28/4/2023).

Kasus korupsi tersebut terungkap setelah tim Kejaksaan menyelidiki sejumlah proyek di Waskita Karya dan Waskita Beton. Dari hasil penyelidikan itu, ditemukan sejumlah proyek fiktif yang diduga digarap dua perusahaan pelat merah tersebut. Pencairan SCF itu, Ketut melanjutkan, dilakukan untuk pembayaran utang perusahaan karena adanya proyek-proyek yang diduga fiktif oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast atas permintaan tersangka.

Menurut Ketut, berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus korupsi tersebut merugikan negara hingga Rp 2,5 triliun. Dia enggan merinci jumlah dan nama proyek fiktif tersebut. “Ditemukan ada kontrak yang dibayar, tapi tidak ada proyeknya. Proyeknya pada 2018-2019, tapi pembayarannya dilakukan pada 2020,” katanya.

Penyidik Kejaksaan menahan Destiawan selama 20 hari ke depan sejak Kamis malam, 27 April lalu. Dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waskita Karya dan Waskita Beton Precast

Sebelum menyeret Destiawan, Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dari Waskita Karya dalam kasus korupsi proyek fiktif. Empat di antaranya adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Waskita Karya, Haris Gunawan; Claim Change Management Manager (CCMM) PT Waskita Karya, Muhammad Rasyid Ridha; Direktur Operasi II Waskita Karya, Bambang Rianto; serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Taufik Hendra Kusuma.

Pada 31 Maret lalu, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap dua terhadap keempat berkas perkara tersangka korupsi Waskita Karya. Para tersangka menunggu jadwal sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan.

Tim penyidik Kejaksaan Agung sebelumnya juga menetapkan delapan tersangka dalam kasus proyek fiktif di Waskita Beton. Mereka adalah mantan Direktur Pemasaran Waskita Beton Precast, Agus Wantoro; Staf Ahli Pemasaran Waskita Beton, Benny Prastowo; mantan General Manager Waskita Beton, Agus Prihatmono; pensiunan Waskita Beton, Anugriatno; Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal (MMM), Hasnaeni alias Wanita Emas; General Manager PT Waskita Beton Precast, Kristadi Juli Hardjanto; Direktur Utama Waskita Beton Precast, Jarot Subana; serta Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri (AJM) berinisial HA. Berkas kedelapan tersangka tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagian berkas mereka tengah disidangkan.

Dugaan korupsi Waskita Beton diduga berhubungan dengan enam proyek sepanjang 2016 hingga 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah penyimpangan dalam penggunaan dana oleh Waskita Beton itu terjadi dalam proyek pembangunan jalan tol Kriyan Legundi Bunder dan Manyar (KLM), pekerjaan untuk memproduksi tetrapod dari PT Semutama, pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical (PT MMM), serta pengadaan pasir oleh rekanan atas nama PT Mitra Usaha Rakyat (MUR).

Para tersangka dari Waskita Beton diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan barang untuk proyek-proyek pemerintah berupa pengadaan material yang tidak dapat dimanfaatkan dan beberapa pengadaan barang-barang material yang tidak dapat ditindaklanjuti. Modus lancung para pejabat perusahaan pelat merah itu diduga dengan meminjamkan nama dan bendera perusahaan. Kemudian mereka membuat surat palsu berupa pemesanan barang-barang. Para tersangka dari Waskita Beton tersebut juga diduga membuat tanda terima palsu atas barang-barang fiktif yang dipesan untuk proyek yang dikerjakan.

Sumber internal menyebutkan, proyek-proyek fiktif tersebut semuanya ada di sejumlah proyek jalan tol, seperti jalan tol Cisumdawu, Cibitung-Cikampek, jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), serta beberapa proyek lainnya. Menurut sumber itu, Waskita mengalami kendala kehabisan duit untuk pendanaan proyek-proyek tersebut pada akhir 2019, sementara proyek-proyek sebagian sudah berjalan.

Saat itu, pada masa pandemi, Waskita menyarankan kepada kontraktor untuk mencari pendanaan agar proyek perusahaan pelat merah itu tetap berjalan. Para kontraktor dan vendor lalu menyepakati mencari dana dari sejumlah bank. Duit tersebut kemudian ditampung oleh Waskita. Waskita menggunakan skema SCF berupa pembiayaan modal usaha bagi para vendor dengan cara membeli stok barang maupun jasa kepada supplier. “Waskita bersedia menjadi pemberi garansi karena proyek-proyek sebagian sudah berjalan,” ujar sumber tersebut.

Dalam pengerjaan proyek itu, Waskita juga membeli alat-alat berat, membebaskan lahan jalan tol, dan membeli keperluan vendor yang dananya bersumber dari duit SCF tersebut. Tujuan membeli alat-alat berat itu agar proyek cepat selesai. “Belakangan, diketahui ada pembelian barang-barang yang disebut fiktif karena diduga menggunakan dokumen yang dipalsukan.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.