Berita Utama

Agar Kebijakan Pajak Lebih Adil

JAKARTA – Pemerintah mulai menerapkan kebijakan tarif pajak progresif pada pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai tahun pajak 2022 untuk dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pada Maret 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmadrin Noor, mengatakan penyesuaian tarif pajak progresif ini dilakukan agar kebijakan pajak lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. “Terutama kelompok masyarakat kecil dan menengah,” ujar Neilmadrin Noor, kemarin.

Dengan penerapan kebijakan baru ini, terdapat perubahan pada lapisan tarif, khususnya pada rentang batas bawah dan batas atas penghasilan kena pajak. Tarif pajak berlaku progresif, dengan tarif tertinggi ditetapkan sebesar 35 persen atau meningkat dibanding ketentuan sebelumnya, yaitu 30 persen.

Secara rinci, lapisan tarif pajak anyar yang berlaku adalah pada rentang penghasilan sampai Rp 60 juta per tahun, wajib pajak dikenai tarif 5 persen; Rp 60-250 juta dikenai 15 persen; Rp 250-500 juta dikenai 25 persen; Rp 500 juta-Rp 5 miliar dikenai 30 persen; dan di atas Rp 5 miliar dikenai 35 persen. Sebelumnya, tarif 5 persen dikenai untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun. Sedangkan pekerja dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun dikenai 30 persen.

Berdasarkan Kemampuan Membayar

Di sisi lain, Neilmaldrin mengatakan, aturan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak berubah, yaitu tetap Rp 54 juta untuk orang pribadi tidak kawin. Dengan demikian, orang pribadi dengan penghasilan tidak melebihi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan tidak dikenai pajak.

Dia pun mengingatkan, saat menghitung pajaknya, wajib pajak perlu mengurangi penghasilan tahunannya dengan PTKP lebih dulu. “Misalnya, untuk yang berpenghasilan Rp 60 juta setahun, penghasilan tahunannya dikurangkan dulu Rp 54 juta. Baru setelah itu dikenai tarif 5 persen dan seterusnya,” kata Neilmaldrin.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membenarkan bahwa perubahan tarif PPh orang pribadi ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah dengan memberlakukan tarif baru yang lebih adil.

“Yang berpenghasilan kecil dilindungi, yang berpenghasilan tinggi dipajaki lebih tinggi pula, sesuai dengan prinsip ability to pay alias gotong royong,” ujarnya.

Hal itulah yang kemudian menginisiasi pelebaran rentang bagi lapisan penghasilan paling bawah dan penambahan lapisan dengan tarif baru untuk masyarakat berpenghasilan tinggi.

Adapun yang menjadi obyek pajak dalam hal ini adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh atau diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam bentuk apa pun.

Penerimaan Pajak Bakal Meningkat

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, mengatakan kebijakan ini merupakan momentum yang baik untuk menjadikan instrumen PPh orang pribadi sebagai instrumen progresif. Dengan demikian, dari sisi makro ekonomi, adanya lapisan tarif baru ini dapat berdampak pada penerimaan pajak secara keseluruhan.

“Potensi penerimaan yang dihasilkan dari adanya lapisan tarif baru ini sebesar Rp 6,63 triliun, di luar pengenaan pajak atas natura,” katanya.

Adapun selama ini orang yang memiliki pendapatan di atas Rp 5 miliar berkontribusi 17,24 persen terhadap total penerimaan PPh orang pribadi, dengan jumlah SPT sekitar 3.185. Dibandingkan dengan lapisan terendah orang berpenghasilan Rp 0-50 juta dengan jumlah SPT lebih dari 8 juta, kata Fajry, kontribusinya terhadap penerimaan sebesar 3,14 persen.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, sepakat kenaikan tarif pajak untuk orang superkaya menjadi satu jalan untuk menggali potensi penerimaan pajak. “Memang sudah seharusnya mengejar pajak orang kaya sekaligus untuk menekan ketimpangan aset.”

Namun, dibanding kebijakan PPh orang pribadi di negara lain, menurut dia, jumlah lapisan tarif Indonesia masih lebih kecil dan belum terlampau progresif. “Tarif PPh 35 persen bagi pendapatan di atas Rp 5 miliar dianggap terlalu rendah. Idealnya 40-45 persen,” kata Bhima. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.