Berita Utama

Agar Pemilu Efisien dan Kredibel

JAKARTA – Kalangan pemerhati pemilihan umum berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyederhanakan mekanisme pencatatan hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Penyederhanaan mekanisme pencatatan tersebut dianggap penting agar mengurangi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS.

Peneliti senior dari Network for Democracy and Elektoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai bahwa format formulir Model C1 yang digunakan pada pemilu sebelumnya terlalu panjang dan rumit. Formulir Model C1 yang diisi oleh KPPS harus disalin ulang secara manual untuk kemudian didistribusikan kepada pengawas, saksi, partai politik, hingga publik.

Akibatnya, tidak hanya memakan waktu, kerja petugas di TPS juga bertambah. “Pada Pemilu 2019 sampai puluhan salinan yang dibuat satu per satu secara manual,” kata Hadar dalam diskusi ‘Diseminasi Publik tentang Pencatatan Hasil Penghitungan Suara dan Penggunaan Salinan Elektronik di TPS’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.

Hasil kajian Netgrit dan The International Institute for Democracy and Elektoral Asistance (IDEA) mencermati permasalahan tersebut. Penyederhanaan mekanisme pencatatan pemungutan dan penghitungan suara dinilai penting karena Pemilu 2024 akan digelar serentak. Penyelenggara pemilu akan menggelar pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Beban penyelenggara pemilu juga bertambah karena jumlah pemilih, partai peserta pemilu, hingga tempat pemungutan suara semakin banyak—lebih dari 820 ribu TPS.

Karena itu, Hadar menilai mekanisme pencatatan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS perlu diubah secara digital. “Sehingga juga bisa meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan diseminasi hasil pungut hitung,” ujarnya.

Netgrit dan IDEA berencana menyodorkan hasil kajiannya kepada KPU dalam waktu dekat. Hasil riset tersebut juga disertai usulan model digitalisasi yang bisa menjadi opsi untuk diterapkan oleh KPU dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam kajiannya, Netgrit dan IDEA menilai KPU sebenarnya telah membuat terobosan dengan penggunaan Sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Sirekap) pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020. Berbeda dengan sistem lama yang dipakai dalam Pemilu 2019 yang serba manual, yakni Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng), Sirekap telah memanfaatkan teknologi Optical Marking Recognition (OMR). Teknologi ini memudahkan kerja petugas di TPS karena sistem rekapitulasi bisa membaca foto formulir perolehan suara secara otomatis.

Namun Netgrit dan IDEA menilai teknologi OMR juga punya sejumlah kelemahan. Pasalnya, KPPS tetap harus mengisi lembar OMR agar bisa dibaca oleh sistem rekapitulasi. Artinya, beban kerja petugas di TPS tak banyak berkurang. Ada pula risiko terjadinya kesalahan dalam proses menyalin hasil penghitungan ke lembar OMR.

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, lembaganya belum bisa menggunakan salinan digital formulir C1 untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya pada pemilu mendatang. Mengacu pada Pasal 390 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kata dia, KPPS wajib memberikan satu eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan melalui PPS pada hari yang sama. “Jadi, tidak boleh diberikan salinan elektronik kepada mereka,” ucapnya.

KPU menyadari bahwa proses penyalinan formulir C1 tersebut bakal memakan waktu yang lama jika dilakukan manual seperti pada Pemilu 2019. Sehingga pada pemilu tahun depan, KPU telah mengeluarkan kebijakan untuk menambah anggaran TPS untuk menyewa mesin fotokopi. Dengan mesin penjiplak tersebut, nantinya KPPS tidak perlu lagi menyalin satu per satu formulir C1 untuk pihak-pihak yang akan menerimanya. “Jadi, tinggal difotokopi, tapi nanti semua fotokopiannya harus tanda tangan basah,” kata Betty.

Dosen hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, KPU sebagai regulator teknis yang mengatur implementasi tahapan dalam pelaksanaan pemilu memiliki kewenangan untuk menerjemahkan pengoperasian Pasal 390 ayat 2 tersebut dalam Peraturan KPU. Termasuk juga menerjemahkan proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam suatu sistem teknologi informasi yang menopangnya. “KPU bisa memperkuatnya dengan dukungan regulasi yang juga terkait dengan hal itu, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” kata Titi.

Menurut Titi, digitalisasi dalam pemungutan dan penghitungan suara juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas pemilu. Kredibilitas penghitungan hasil pemungutan suara di setiap TPS, kata dia, semakin penting pada Pemilu 2024 yang akan diikuti peserta pemilu lebih banyak dibanding pada 2019. “Bila dipersiapkan serius dan penuh komitmen, akan bisa mencegah kecurangan dan manipulasi pemilu dalam penghitungan dan rekapitulasi suara,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.