Berita Utama

Agenda Dwifungsi di Balik Revisi UU TNI

JAKARTA – Ketua Centra Initiative—lembaga non-pemerintah yang berfokus pada isu demokrasi Al Araf menilai rencana menambah peluang prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil lewat revisi Undang-Undang TNI patut disoal. Sebab, agenda itu akan membuka ruang kembalinya dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Al Araf mengatakan substansi dwifungsi ABRI adalah adanya keterlibatan militer dalam politik praktis, selain menangani urusan pertahanan negara. Wujud keterlibatan militer dalam politik praktis adalah menduduki jabatan sipil, baik di kementerian atau lembaga negara, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun kepala daerah. “Hal ini tentu menjadi kemunduran jalannya reformasi dan proses demokrasi 1998 di Indonesia yang telah menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara,” kata dia, Rabu (10/5/2023).

Saat ini, TNI tengah menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam salinan dokumen Badan Pembinaan Hukum TNI per April 2023, diusulkan bahwa jabatan di kementerian dan lembaga negara yang bisa diisi prajurit TNI diperluas dari 10 menjadi 19 kementerian/lembaga.

Perluasan pos jabatan prajurit ini dituangkan dalam usulan revisi Pasal 47 ayat 2 UU TNI. Misalnya, prajurit bisa menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kejaksaan Agung. Bahkan TNI diusulkan dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga negara apa saja, asalkan sesuai dengan kebijakan presiden.

Peneliti Imparsial, Husein Ahmad, berpendapat bahwa penempatan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara akan memperlemah profesionalisme TNI. Padahal, dalam negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer adalah alat pertahanan negara. Tentara, kata dia, tidak didesain untuk menduduki jabatan sipil. “Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan tentara dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara, bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan kompetensinya,” kata Husein.

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, sependapat dengan Husein. Ikhsan menyebutkan saat ini tidak ada urgensi untuk menempatkan prajurit aktif di kementerian dan lembaga negara. Biasanya, kata dia, TNI menduduki jabatan sipil saat keadaan darurat.

Menurut dia, poin-poin usulan revisi Undang-Undang TNI itu merupakan upaya untuk menghidupkan dwifungsi ABRI, yang menyimpang dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Padahal TNI semestinya hanya berperan sebagai alat pertahanan negara. “Menduduki jabatan sipil merupakan penyimpangan peran dan fungsi TNI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi,” kata Ikhsan.

Ia berpendapat, prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil akan sulit mengambil keputusan secara demokratis. Sebab, kultur militer menerapkan sistem komando kepada anggotanya. Di samping itu, kementerian atau lembaga negara biasanya mengutamakan akuntabilitas dan transparansi yang tidak cocok dengan kultur militer. “Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil seharusnya sejalan dengan aspek pertahanan negara,” ujarnya.

Pengamat militer Khairul Fahmi menyoal usulan baru dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b angka 19 dan Pasal 47 ayat 2 huruf s. Pasal 7 ayat 2 huruf b angka 19 membolehkan TNI melaksanakan tugas lain yang ditetapkan presiden untuk mendukung pembangunan nasional. Lalu Pasal 47 ayat 2 huruf s mengizinkan tentara bertugas di kementerian atau lembaga lain sesuai dengan kebijakan presiden.

Khairul menganggap kedua poin tersebut sangat berbahaya karena tidak diketahui kementerian dan lembaga lain yang berhubungan dengan kompetensi TNI atau tidak. Jika kementerian dan lembaga lain yang dimaksudkan tersebut tidak berhubungan dengan kompetensi TNI, hal itu berpotensi mengembalikan militer ke ranah politik. “Itu bertentangan dengan amanah reformasi,” kata Khairul.

Adapun Direktur Eksekutif Imparsial, Ghufron Mabruri, menilai perluasan ruang prajurit untuk menduduki jabatan sipil merupakan langkah untuk melegalisasi kebijakan yang keliru. Sebab, selama ini banyak prajurit aktif TNI yang menduduki jabatan sipil seperti, di BNPB, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Usaha Milik Negara. “Jelas-jelas penempatan itu melanggar aturan,” kata Ghufron.

Cilangkap Menepis Tudingan

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, membenarkan bahwa usulan perubahan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI itu untuk mengakomodasi berbagai praktik yang sudah berjalan selama ini di sejumlah kementerian dan lembaga. “Sebab, waktu Undang-Undang TNI dibuat, badan-badan ini belum ada,” kata Julius.

Selain itu, kata Julius, saat ini banyak prajurit aktif yang memiliki wawasan tentang kepentingan nasional serta mempunyai keahlian yang dibutuhkan kementerian atau lembaga. Ia juga beralasan spektrum ancaman bukan lagi hanya urusan militer, tapi juga non-militer, misalnya membantu penanganan pandemi Covid-19. “Hal ini tidak dinilai sebagai dwifungsi seperti zaman Orde Baru dulu, melainkan hubungan sipil-militer yang lebih maju,” ujarnya.

Julius menjelaskan, draf revisi Undang-Undang TNI itu masih bersifat konsep internal yang disusun Badan Pembinaan Hukum TNI. Draf itu sudah disampaikan ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Markas Besar pada akhir April lalu. “Belum diterima Panglima, (tapi) baru paparan,” kata Julius. “Sehingga belum dikirim ke Kementerian Pertahanan.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.