AHY Titipkan Agenda Perubahan dan Perbaikan kepada Prabowo
JAKARTA – Majelis Tinggi Partai Demokrat sebagai penentu arah koalisi Demokrat di Pemilihan Presiden 2024 telah memutuskan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Dengan keputusan itu, agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Demokrat selama ini sekaligus dititipkan kepada Prabowo untuk dijalankan jika kelak terpilih sebagai presiden.
Melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023) malam, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan, dalam pertemuan dengan Prabowo, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan hasil keputusan Majelis Tinggi Demokrat tersebut kepada Prabowo.
Selain Prabowo dan Agus, pertemuan tertutup selama sekitar 3,5 jam itu dihadiri pula oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Pertemuan dihadiri pula pimpinan partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Maju, koalisi parpol pengusung Prabowo, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta pimpinan Partai Bulan Bintang, Gelora, dan Garuda. Ada pula perwakilan Partai Solidaritas Indonesia dan Prima yang hingga kini belum memutuskan sikap terkait Pilpres 2024.
Menurut Riefky, pertemuan di Hambalang melanjutkan pertemuan dengan Prabowo Subianto, sehari sebelumnya, di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas.
Selain menyampaikan keputusan Majelis Tinggi Demokrat terkait dukungan kepada Prabowo, Agus juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat selama ini.
Agenda dimaksud intinya menekankan pada keberlanjutan program-program, baik yang diambil pemerintah maupun perbaikan untuk program-program yang belum baik.
Adapun deklarasi resmi untuk keputusan mendukung Prabowo bakal disampaikan Agus dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (21/9/2023), yang akan diikuti pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia.
Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun, belakangan, Demokrat memutuskan keluar dari koalisi setelah Koalisi Perubahan memutuskan mengusung ketua umum PKB sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting Hendri Kurniawan mengatakan, bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju sudah bisa ditebak. Apalagi Demokrat sulit berkoalisi dengan PDI Perjuangan. “Alasannya sederhana, perang dingin antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sampai saat ini belum selesai. Hal itu menyebabkan peluang keduanya bakal berkoalisi cukup kecil,” kata Hendri.
Menurut dia, pilihan realistis Demokrat adalah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Apalagi Demokrat menjadi pendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai, bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju akan memberikan dampak elektoral bagi Prabowo, khususnya bagi pemilih di wilayah Mataraman di Jawa Timur. Sebab, suara Demokrat di wilayah itu cukup kuat ketimbang parpol lain, seperti PDI-P dan PKB.
Di sisi lain, bergabungnya Demokrat juga bisa memperkuat soliditas para purnawirawan TNI karena bersatunya Prabowo dan Yudhoyono. Suara dan pengaruh dari kelompok purnawirawan senior akan lebih terkonsolidasi pada satu kubu. (KOM/TEM)
