Berita Utama

Aksi Kriminal Bersenjata di Papua Sepanjang 2022 Telan 53 Jiwa

JAYAPURA – Jumlah korban jiwa akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua sepanjang tahun 2022 mencapai 53 orang. Adapun aksi teror kelompok tersebut tercatat hingga akhir Desember tahun ini mencapai 90 kasus.

Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 Polda Papua bersama tokoh masyarakat dan insan pers di Jayapura, Rabu (28/12/2022).

Mathius memaparkan, 53 korban meninggal dunia akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terdiri dari 39 warga sipil, 10 personel TNI, dan 4 personel Polri. Sementara jumlah korban luka sebanyak 27 orang, yakni 14 personel TNI, 10 warga, dan 3 personel kepolisian.

Adapun terjadi penurunan 16 kasus serangan KKB atau 15,10 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2021, yang mencapai 106 kasus. Akan tetapi, terjadi peningkatan jumlah korban meninggal pada tahun ini, yakni 53 orang. Jumlah korban meninggal pada tahun 2021 sebanyak 34 orang.

”Aksi serangan KKB terjadi di sejumlah kabupaten, yakni Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Paniai, Nabire, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Lanny Jaya, Jayawijaya, Deiyai, dan Dogiyai. Jumlah korban dari pihak KKB sebanyak lima orang,” papar Mathius.

Mathius menambahkan, berdasarkan tren situasi keamanan pada 2022, ada beberapa potensi konflik yang diperkirakan masih akan terjadi tahun 2023. Salah satunya aksi KKB di beberapa wilayah, yaitu Puncak, Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mimika dan Yahukimo.

”KKB masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga. Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan KKB. Polda Papua akan memaksimalkan upaya pendekatan yang lebih humanis sehingga mengatasi berbagai permasalahan yang memicu terjadinya gangguan keamanan di tengah masyarakat,” paparnya.

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey menuturkan, tindakan kekerasan yang terjadi berulang kali setiap tahun di tanah Papua menunjukkan tingkat kesadaran HAM belum membaik seperti yang diharapkan. Ia pun menyatakan, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya melahirkan kekerasan baru.

”Komnas HAM menyerukan agar kelompok sipil bersenjata dan aparat keamanan agar tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan. Dialog damai merupakan cara terbaik untuk menghentikan konflik kekerasan di tanah Papua,” tutur Frits.

Frits meminta otoritas sipil, yakni pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya, agar melakukan upaya pemulihan masyarakat pascakonflik. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan iklim hidup yang kondusif tanpa kekerasan.

”Kami juga menyerukan upaya pemekaran daerah otonomi baru di Papua agar memperhatikan hak-hak masyarakat pribumi sesuai nilai-nilai dan prinsip HAM,” ujar Frits. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.