Aksi Penolakan DOB Kembali Terjadi di Manokwari

MANOKWARI – Aksi penolakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) bagi Provinsi Papua maupun Papua Barat, kembali terjadi di Kota Manokwari, pada Selasa (9 Mei 2022).

Massa aksi yang terdiri dari sejumlah mahasiswa asli Papua berkeinginan untuk melakukan long march (berjalan kaki, red) menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat di Arfai. Namun, pihak kepolisian setempat tidak memberikan izin.

Dari pantauan awak media di lokasi, massa aksi kemudian melakukan orasi secara bergantian di Jalan Gunung Salju Amban.

Erik Aliknoe, salah satu orator mengatakan, aspirasi penolakan DOB harus diserahkan langsung kepada anggota legislatif. Selain menolak pembentukan DOB, massa aksi juga mendesak agar pemerintah pusat mencabut status Tanah Papua sebagai kawasan otonomi khusus (Otsus).

Sebab, dua hal itu tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua. “Kami mahasiswa melakukan penolakan atas rencana pemekaran besar-besaran dan otsus,” ujarnya saat berorasi.

Aksi penolakan atas agenda pembentukan DOB di Tanah Papua tidak hanya di Manokwari, melainkan terjadi di Jayapura dan beberapa daerah lainnya. Penolakan tersebut terus disuarakan hingga anggota legislatif menerima aspirasi mereka. “Sasaran aspirasi kita adalah pihak DPR Papua Barat,” jelas dia.

Ia sangat menyayangkan sikap pihak kepolisian yang enggan memberikan kesempatan bagi massa aksi melakukan long march. Sikap kepolisian itu dinilai telah membungkam ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.

“Kepolisian harusnya berkoordinasi dengan DPR. Ini aksi damai, bukan rasisme seperti kemarin,” ujar dia.

“Andaikan pihak keamanan bebaskan massa aksi jalan menuju titik sasaran, maka aspirasi kami bisa serahkan ke DPR,” teriak dia sembari disambut sahutan massa aksi.

Orator lainnya memastikan bahwa aksi massa bukan aksi anarkisme. Karena yang diprotes adalah sistem pemerintahan dan kebijakan politik di atas Tanah Papua.

“Saya harap polisi tidak hanya palang saja, tapi bagaimana punya koneksi pemerintah supaya kita bisa sampaikan aspirasi,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom, menjelaskan, long march akan menggangu kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban masyarakat. Sehingga, permintaan untuk melakukan long march tidak diizinkan. Namun, polisi memberikan ruang agar massa aksi menyampaikan aspirasi di satu lokasi.

“Atas pertimbangan kamtibmas secara umum, maka kami tidak izinkan long march. Ade-ade kita menyampaikan aspirasi, kita jaga keamanan,” ucap Kapolres.

Ia menuturkan, personel kepolisian yang dikerahkan untuk pengamanan aksi damai mahasiswa, sekitar 300-an personel. Jumlah ini terdiri dari anggota Polres Manokwari dan Satuan Brimob Polda Papua Barat. “Jalan di Amban kita alihkan arus lalu lintasnya,” ujar Kapolres.

Setelah upaya negoisasi untuk long march batal, massa aksi melakukan orasi bergantian hingga pukul 15.300 WIT lalu membubarkan diri dengan tertib. Massa juga sempat membakar ban bekas, yang kemudian dipadamkan oleh aparat kepolisian. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: