Berita Utama

Aktivis Pandang Miring Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat

JAKARTA – Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu dipandang miring oleh sejumlah pegiat HAM dan demokrasi. Sejumlah tokoh menolak bergabung dalam tim yang komposisinya dikabarkan mulai dirancang sepekan yang lalu itu.

Pembentukan tim ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Selasa, 16 Agustus lalu. Pidato itu sebenarnya lebih banyak membicarakan tantangan, terutama ekonomi, yang tengah dihadapi Indonesia. Di sela hal itu, Jokowi menegaskan pemerintah memperhatikan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. “Keppres pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu juga telah saya tanda tangani,” kata Jokowi.

Hingga kemarin, keputusan presiden (keppres) yang dimaksud oleh Jokowi belum terang bentuknya. Situs Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet belum mempublikasikan produk hukum yang diklaim telah diteken Jokowi tersebut. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media, Faldo Maldini, tidak merespons saat dimintai konfirmasi mengenai hal ini.

Adapun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan keppres tersebut belum dipublikasikan karena baru saja ditandatangani oleh Presiden. “Ada prosedur administratif yang dilalui untuk dipublikasikan,” kata Siti.

Sumber terpecara menyebutkan tim ini akan diisi oleh sedikitnya 20 orang. Mereka memiliki latar belakang beragam, dari menteri, mantan pejabat negara, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), akademikus, hingga pegiat HAM.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md akan menjadi ketua pengarah. Adapun tim pelaksananya akan dipimpin oleh Makarim Wibisono, mantan Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia akan didampingi mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dan mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, masing-masing sebagai wakil ketua dan sekretaris tim.

Makarim Wibisono enggan berkomentar banyak. Ia mengatakan belum menerima salinan keppres tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Marzuki Darusman. Walau begitu, Marzuki menilai proses pembentukan tim ini tidak akan mudah karena berkaitan dengan persoalan HAM masa lalu. “Untuk sementara ini, saya bersikap positif dengan prakarsa pemerintah yang berencana membentuk tim penyelesaian kasus HAM,” kata Marzuki.

Pembentukan tim ini memang memantik perdebatan di kalangan pegiat HAM dan demokrasi. Pasalnya, langkah non-yudisial dinilai rentan berujung pada upaya impunitas dan pemutihan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Komnas HAM pernah menyerahkan berkas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Kejaksaan Agung. Tapi sebagian besar berkas kasus itu dikembalikan lagi ke Komnas HAM. Kejaksaan sejauh ini hanya menindaklanjuti kasus Paniai dengan seorang tersangka, yaitu Mayor Infanteri (Purnawirawan) Issak Sattu. Berkas dakwaan terhadap Issak telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, Sulawesi Selatan, pada Juni lalu.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, termasuk yang sempat diajak bergabung dalam tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun Usman menolaknya. “Tim tersebut mandatnya terbatas kepada rehabilitasi, dan kurang pada penekanan keadilan dan akuntabilitas, pengungkapan kebenaran, reparasi hak korban, serta jaminan tidak berulangnya pelanggaran masa lalu di masa depan,” ujarnya.

Usman juga mempertanyakan komposisi keanggotaan tim tersebut. Ia melihat masih ada anggota yang rekam jejak, integritas, dan independensinya bermasalah di bidang penegakan hukum dan HAM.

Adapun Hermawan Sulistyo, peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga dikabarkan didapuk menjadi anggota tim pelaksana, menyatakan belum dihubungi oleh siapa pun perihal pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun ia menegaskan akan menolak bergabung. “Karena pertama saya scholar, bukan aktivis. Kedua, saya mengurangi kegiatan selain berkebun dan akademik,” kata Hermawan.

Berbeda dengan Usman dan Hermawan, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Mochtar, menyatakan menerima untuk bergabung dalam tim bentukan pemerintah. Dia juga mengaku diajak oleh Mahfud.

Walau menerima ajakan tersebut, Zaenal menegaskan, tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu harus tetap memberi ruang bagi korban dan publik untuk bersuara. “Saya pribadi yakin harus ada pertarungan gagasan dan wacana. Toh, kalau tim itu melenceng dan jadi sarana cuci dosa, saya punya hak untuk mengundurkan diri dan enggak bertanggung jawab atas apa yang dibuat di tim itu,” kata dia. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.