Berita Utama

Alarm Stok Beras

JAKARTA – Lima hari berlalu sejak Komisi Pangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pertanian menyediakan beras sebanyak 600 ribu ton untuk diserap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Namun, hingga Selasa (29/11), pasokan tambahan beras untuk perusahaan pangan pelat merah itu masih jauh panggang dari api. “Per Selasa (kemarin) terealisasi 31 ribu ton,” ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya, Rabu (30/11/2022).

Sejatinya, Perum Bulog terus berpacu dengan waktu untuk menambah cadangan beras. Musababnya, perseroan setiap hari juga mendapat tugas menyalurkan beras untuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pada 22 November lalu, cadangan beras Bulog berada pada kisaran 594 ribu ton, atau kurang dari separuh dari target stok 1,2 juta ton pada akhir tahun ini.

Pemerintah menugaskan Bulog untuk segera menambah jumlah beras di gudangnya lantaran dalam sebulan perseroan diperkirakan bisa menyalurkan 150 ribu ton beras untuk KPSH dan program lainnya. Artinya, tanpa tambahan pasokan yang memadai, Badan Pangan Nasional memperkirakan cadangan beras Bulog hanya berada di kisaran 342 ribu ton.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemenuhan stok beras Bulog masih diupayakan dari hasil produksi dalam negeri ketimbang impor. Alasannya, data Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia masih surplus beras. “Mestinya kita tidak perlu mengimpor beras. Hanya, sekarang masalahnya beras itu ada di tempat masing-masing. Ada di pedagang, ada di rumah tangga,” tutur dia.

Presiden Joko Widodo, tutur Zulkifli, bahkan telah memerintahkan Bulog untuk menyerap beras dengan harga komersial atau di atas harga pembelian pemerintah Rp 8.320 per kilogram, yakni di Rp 10.200 per kilogram. Kelonggaran tersebut diberikan agar Bulog bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam menyerap beras. Namun, hingga kemarin, harapan tersebut tidak kunjung tercapai.

Menurut dia, Bulog kini telah menyiapkan pasokan beras dari luar negeri untuk bisa mengisi gudang-gudang perseroan apabila dalam beberapa waktu ke depan target penyerapan tersebut tidak kunjung tercapai. “Kami persiapkan cadangan itu. Kami memang beli di luar negeri, tapi belum diimpor atau dimasukkan,” ujar Zulkifli.

Ia mengatakan pemerintah masih memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian dan Bulog untuk menyerap beras dari produksi dalam negeri. “Kalau di sini sudah cukup stoknya, ya sudah, ini (beras cadangan di luar negeri) biar saja (tidak diimpor), agar percaya diri,” tutur Zulkifli. “Tapi, kalau memang enggak ada lagi, kita enggak boleh main-main. Memang harus ada. Kita harus beli agar stoknya cukup.”

Adapun Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan pengadaan beras impor Bulog biasanya dilakukan dengan tender atau beauty contest. “(Prosesnya) perlu waktu. Periode importasi itu biasanya sampai 31 Desember,” ujarnya.

Dalam rekaman video di kanal YouTube, Arief mengatakan bahwa pilihan utama untuk mengisi gudang beras Bulog hingga memiliki cadangan 1,2 juta ton adalah melalui penyerapan beras petani lokal. “Pada saat kita sudah tidak bisa melakukan penyerapan atau ketersediaan dari dalam negeri, ya sudah, ini (impor) adalah pilihan terakhir. Berat bagi kita semua, tapi harus dilakukan,” tuturnya.

Usul Impor Beras

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengutarakan opsi impor sebagai alternatif pemenuhan pasokan beras di dalam negeri. Bulog pun disebut telah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dalam rapat koordinasi terbatas pada awal November 2022. Hanya, langkah itu masih belum direalisasi lantaran Kementerian Pertanian kerap menyatakan surplus produksi dan menjanjikan adanya pasokan beras untuk diserap Bulog.

Budi Waseso mengatakan Kementerian Pertanian telah memberikan data penggilingan dan komitmen pasokan beras yang berpotensi diserap. Namun, setelah dicek ke lapangan, jumlah pasokan yang tersedia jauh di bawah informasi yang disampaikan Kementerian Pertanian. “Janji Kementerian Pertanian saat rapat koordinasi terbatas adalah paling lama satu pekan. Saya ditanya, apa ada uangnya? Saya jawab, ada. Saya bilang sanggup 1 juta ton dengan harga Rp 10.200 per kilogram. Ini sudah makin dekat (menipis stoknya). Kalau ada chaos pangan, bagaimana?” tuturnya.

Atas silang pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut pun, Komisi Pangan DPR akhirnya meminta Kementerian Pertanian memenuhi cadangan beras Bulog dari produksi dalam negeri dalam enam hari sejak Rabu pekan lalu. Beras itu akan diserap dengan harga komersial Rp 10.200 per kilogram. “Jika dalam enam hari sejak rapat dengar pendapat tidak terpenuhi, data dari Kementerian Pertanian tidak valid,” ujar Ketua Komisi Pangan DPR, Sudin.

Adapun Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamudji, menuturkan saat ini kementeriannya tengah berupaya memenuhi janji dalam rapat bersama DPR tersebut. Beberapa strategi yang dilakukan adalah meminta dinas pertanian di daerah untuk berkoordinasi dengan penggilingan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu, memantau luas panen yang berlangsung sampai akhir tahun ini serta mendorong penyediaan beras melalui kerja sama penggilingan setempat dengan Bulog. “Kami optimistis dapat mewujudkan hal tersebut. Hal yang perlu dipahami, enam hari itu bukan langsung pengadaan beras selama enam hari, tapi memastikan beras dapat disediakan sebanyak 600 ribu ton sampai akhir tahun,” tutur Bambang. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.