Alasan Penolakan Pembentukan DOB di Papua

JAKARTA – Salah satu kebijakan yang tengah diupayakan pemerintah pusat terhadap Papua dalam konteks otonomi khusus (otsus) adalah melakukan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Pemerintah pusat ingin ada provinsi lain di luar Papua dan Papua Barat.

Koordinator aksi dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua se-Malang Raya Warius Wilil menyatakan pemekaran tak membawa kesejahteraan sebagaimana juga otsus secara umum. Menurutnya otsus yang berlangsung sejak 2001 tidak memberikan keistimewaan apa pun bagi rakyat, malah menimbulkan pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang aspirasi menuntut referendum. “Ini menjadi bukti kuat bahwa otsus jilid I yang diberlakukan di atas Tanah Papua gagal total,” ucap dia dilansir Tirto, Selasa (15/3/2022).

Penolakan juga datang dari Ketua Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua Bandung Yudas Paragaye. Ia meminta pemerintah menghentikan membuat kebijakan yang tidak melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Papua termasuk pembentukan Provinsi Papua Tengah. Bagi dia, bila ada Provinsi baru, akan semakin banyak pendatang yang menguasai sumber daya dan sumber penghidupan lain sehingga orang asli Papua tersingkir.

Sedangkan Solidaritas Mahasiswa/i Papua Wilayah Adat Lapago dan Meepago Kota Pontianak menentang munculnya Provinsi Papua Tengah karena menurutnya itu tidak sesuai dengan prosedur.

Menanggapi segala tuntutan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Dogiyai Simon Petrus Pekei mengatakan “kalau masyarakatku tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, maka kami DPRD Dogiyai secara kelembagaan juga ikut mendukung keinginan masyarakat.” “Jadi kami tolak pemekaran itu,” katanya, mengutip Jubi.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nioluen Kotouki juga menolak usul pemekaran. “Dalam posisi ini rakyat Papua akan dimarjinalkan sekalipun di atas tanah sendiri,” tutur dia.

Salah satu alasan penolakan terkait syarat yang menurutnya tak terpenuhi. Persyaratan pemekaran daerah tercantum dalam Pasal 33-43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khusus Papua juga diatur dalam UU Otsus. Dalam dua regulasi itu,

“DPRP dan MRP (Majelis Rakyat Papua) berwenang untuk menimbang dan menyetujui,” yang itu “tak dijalankan”.

MRP adalah representasi kultural di Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, demikian tercantum dalam UU Otsus.

Nioluen mengatakan alih-alih aspirasi masyarakat, usul pemekaran adalah upaya pusat untuk meredam kemarahan orang Papua karena diperlakukan rasis dan agar mereka tidak menolak otsus diperpanjang.

Cahyo Pamungkas, peneliti dari Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI, mengatakan memang yang paling diuntungkan dari pemekaran adalah elite Papua, bukan warga biasa. “Jika provinsi baru, mungkin akan mengulang Irian Jaya Barat. Kemungkinannya tidak akan mencapai sasaran karena tidak didukung oleh masyarakat Papua,” jelas Cahyo. (Tirto)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: