Aliansi NKRI Tolak Front Persaudaraan Islam

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Setelah pemerintah membubarkan dan melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI) pada 30 Desember 2020 lalu, sejumlah mantan pengurusnya menyatakan akan membentuk organisasi baru dengan singkatan yang sama, yakni Front Persaudaraan Islam .

Tak ayal wacana pembentukan Front Persaudaraan Islam tersebut ditanggapi pro dan kontra oleh berbagai kalangan.

Di wilayah Timur Indonesia, wacana pembentukan Front Persaudaraan Islam mendapat penolakan dari sekelompok masyarakat mengatasnamakan Aliansi NKRI Papua Barat. Mereka menggelar aksinya secara maraton pada tiga tempat berbeda, yakni pertigaan Traffic light Hj. Bauw Jln. Trikora Wosi, kantor Kejaksaan Tinggi dan di Markas Polda Papua Barat, Kamis (1/7/2021).

Koordinator aksi Jalil Lambara menegaskan, pihaknya menolak FPI yang mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Selain itu, mereka juga menolak adanya organisasi radikal lainnya yang mencoba membenamkan Bhineka Tunggal Ika serta menolak Pancasila sebagai dasar negara.

“Aksi kami ini tidak didorong oleh kepentingan politik tertentu atau dari manapun. Unjuk rasa ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang telah melarang FPI. Dan kami secara tegas menolak FPI yang berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam,” kata Jalil dalam orasinya ketika berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

Dalam orasinya itu, Jalil menegaskan lima poin pernyataan sikap, yakni menolak organisasi radikal di Indonesia; menolak FPI yang mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam; menolak organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; Berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah membubarkan FPI.

Selain itu, mereka pun mendukung aparat penegak hukum menangkap para pelaku yang mengganggu keamanan nasional, baik yang dilakukan oleh kelompok organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi radikal yang berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Menanggapi aspirasi pengunjuk rasa, Asisten Intelijen Kejati Papua Barat Rudy Hartono mengatakan, bahwa pihaknya sendiri pada prinsipnya setuju dengan aspirasi tersebut. Sebab, Koprs Adhyaksa merupakan salah satu lembaga yang menyetujui pelarangan FPI.

Meski begitu, upaya hukum masih dilakukan oleh FPI terkait pelarangan segala bentuk aktivitas dan penggunaan atribut mengatasnamakan FPI.

Menurut Hartono, apapun bentuk final dari keputusan upaya hukum itu, Kejaksaan akan tetap mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

“Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh FPI atas pembubaran itu, sementara masih berjalan, termasuk membentuk Front Persatuan Islam. Apapun keputusan final dari upaya hukum itu, juga tetap harus kita hormati,” kata Hartono. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 8 Januari 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: