Berita Utama

Anak Reformasi Ditikam Regulasi

JAKARTA – Satu sumber pelemahan masyarakat sipil di era reformasi adalah regulasi. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan banyak regulasi yang mengancam hak asasi manusia dan demokrasi lahir dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Undang-Undang Organisasi Masyarakat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, hingga Undang-Undang Cipta Kerja. “Regulasi itu bisa digunakan untuk membungkam suara yang kritis terhadap pemerintahan,” ujar Feri, Minggu (21/5/2023).

Feri mengatakan rezim ini juga memanfaatkan pendengung untuk menghadapi orang yang mengkritik pemerintah. Para pendengung melabeli para aktivis dan kritikus dengan stigma negatif, seperti radikal dan kadrun. “Jadi, orang yang kritis bisa ditekan lewat buzzer pemerintah dan produk hukum yang mereka buat,” katanya.

Sikap antikritik tersebut, Feri melanjutkan, sangat terlihat saat gelombang unjuk rasa penolakan revisi KUHP di berbagai daerah pada akhir tahun lalu. Menurut dia, pemerintah menggunakan segala cara untuk membungkam suara yang berbeda, dari serangan pendengung, tindakan aparat yang represif, hingga penyadapan telepon seluler sejumlah aktivis dan dosen yang ikut menyuarakan penolakan revisi KUHP. “Penyadapan itu menjadi bukti bahwa negara justru telah mengancam warga negaranya,” ujar Feri.

Pada peringatan 25 tahun reformasi ini, aktivis hak asasi manusia Robertus Robet menguatkan pernyataan Feri. Robertus mengatakan banyak regulasi yang lahir di era Jokowi yang membatasi dan melemahkan gerakan organisasi masyarakat sipil. Misalnya, regulasi yang memperketat persyaratan keterlibatan internasional dalam organisasi masyarakat sipil di Indonesia, pengetatan aturan pers internasional, dan aturan-aturan baru yang mengkriminalkan peneliti asing.

“Yang juga lebih berat adalah tekanan yang diakibatkan oleh kembalinya ideologi pembangunan dalam ekonomi politik Indonesia akibat undang-undang macam omnibus law yang memberikan tekanan kuat kepada organisasi grassroots,” kata dia. “Justifikasi dari pelbagai tekanan kepada organisasi masyarakat sipil itu kembali menggunakan diskursus ideologi politik dan pembangunan negara.”

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan hal senada. Pemerintah seakan-akan ingin mengulang rezim Orde Baru. Sebab, dia melanjutkan, mantra yang digunakan pemerintahan Jokowi nyaris sama seperti pada era kepemimpinan Soeharto.

Pertama, pemerintah melakukan pembangunan secara masif yang merebut ruang masyarakat dan tidak terlalu dirasakan manfaatnya. Kedua, pemerintah membungkam orang yang kritis dengan tindakan represif dan membuat regulasi sebagai alat menertibkan organisasi masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Ormas.

Menurut Isnur, Perpu Ormas sangat berbahaya bagi demokrasi karena mengubah kewenangan pembubaran ormas, yang awalnya lewat pengadilan menjadi bisa langsung oleh pemerintah. “Demokrasi bukan stagnan, melainkan turun menjadi otoritarian,” ujarnya.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, sepakat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan mundur dengan berbagai regulasi yang mengancam kebebasan sipil dalam mengkritik pemerintah. Dia menyoroti KUHP baru yang menyimpan sejumlah pasal yang mengancam demokrasi, seperti ancaman pidana bagi penyerang harkat dan martabat presiden serta penghina kekuasaan umum.

Menurut Fatia, pasal tersebut akan memperburuk situasi demokrasi di Indonesia. Apalagi saat ini terbentuk pola buruk legislasi dengan tidak membuka partisipasi publik, yang di antaranya tecermin oleh Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kontras juga memberi catatan buruk ihwal campur tangan Presiden Jokowi dalam menentukan jalannya Pemilu 2024 dengan menjadi pemimpin konsolidasi sejumlah partai. “Presiden yang sejatinya harus netral justru mencabik-cabik demokrasi,” kata Fatia.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Abetnego Panca Putra Tarigan, mengatakan pemerintah berkomitmen agar demokrasi terus berjalan. Tapi, di sisi lain, pemerintah juga wajib melindungi warga yang diserang berita bohong. Pemerintah, dia melanjutkan, menyadari bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap bisa mengkriminalkan seseorang. “DPR dan pemerintah serta pejabat publik lainnya telah mengusulkan untuk direvisi,” kata Abetnego.

Soal langkah represif terhadap pengkritik, Abetnego mengatakan penyebabnya semata-mata adalah kurangnya diskusi antara masyarakat dan pemerintah. Karena informasi tak diterima seutuhnya, sering kali suatu persoalan berujung reaksi yang tak diinginkan. Dia mengatakan pemerintah akan membuka lebih banyak ruang diskusi. “Tapi, setahu saya, tindakan represif secara berlebihan tidak dilakukan pemerintah,” kata dia. “Yang sering saya dengar, tindakan represif itu banyak terjadi di konflik agraria antara pengusaha dan warga setempat.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.