Berita Utama

Ancaman Konflik Bank Tanah

JAKARTA – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja bakal mempertajam potensi konflik agraria, salah satunya lantaran pendirian Bank Tanah.

Menurut Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, UU Cipta Kerja dan kini Perpu Cipta Kerja menyebutkan bahwa Bank Tanah dibentuk untuk pelaksanaan reforma agraria. Tapi, kenyataannya, mekanisme reforma agraria oleh pemerintah disamakan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi kelompok bisnis.

Dewi menunjuk contoh kasus di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang berkaitan dengan pengoperasian Bank Tanah. Di lokasi reforma agraria Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, yang dilanda konflik selama puluhan tahun, kata dia, tiba-tiba terjadi kesepakatan antara Bank Tanah dan perseroan terbatas untuk mengalokasikan tanah yang seharusnya menjadi jatah petani kepada sebuah instansi keamanan.

Tanah tersebut merupakan bagian dari 30 persen hak pengelolaan lahan (HPL) Bank Tanah yang boleh digunakan untuk kebutuhan reforma agraria. “Pasal 126 ayat 2 Perpu Cipta menyebutkan ada 30 persen HPL Bank Tanah yang diperbolehkan untuk kebutuhan reforma agraria,” kata Dewi dalam peluncuran Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria, Senin (9/1/2023).

Reforma agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang bertujuan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Bentuk reforma agraria ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial.

Menurut Dewi, Perpu Cipta Kerja memang mengatur bahwa Bank Tanah tidak berorientasi mencari untung. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sebab, berdasarkan Perpu Cipta Kerja pula, Bank Tanah berwenang bekerja sama dengan pihak ketiga dan bisa mendapatkan keuntungan dalam beroperasi. “Hal inilah yang akan menimbulkan konflik kepentingan. KPA sendiri sejak awal sudah menolak kelahiran Bank Tanah,” ucap dia.

Menurut Dewi, alasan pemerintah membentuk Bank Tanah untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh lahan sangat tidak tepat. Alasannya, selama ini pengusaha justru sudah kebablasan dalam memanfaatkan tanah negara. Kondisi itu pulalah yang membuat terjadinya ketimpangan penguasaan tanah. “Selain soal Bank Tanah, Perpu Cipta Kerja memuat persoalan-persoalan agraria lainnya, seperti pengadaan tanah, hak pengelolaan, termasuk kebijakan impor pangan,” ujar Dewi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.