Anies Belum Aman
JAKARTA – Kendati Partai Demokrat telah menyatakan dukungan, rencana pencalonan Anies Rasyid Baswedan belum sepenuhnya aman. Hingga kini, Partai Keadilan Sejahtera juga belum memutuskan untuk ikut menyokong mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam pemilihan presiden 2024.
Sikap PKS belum berubah. Mereka menunggu keputusan Majelis Syuro ihwal dukungan calon presiden. “DPP PKS, sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro, akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro,” kata juru bicara PKS, Muhammad Kholid, pada Kamis (26/1/2023).
Kendati begitu, Kholid mengatakan partainya menyambut baik ajakan Partai Demokrat untuk segera membentuk sekretariat bersama Koalisi Perubahan. “Sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi tiga partai,” kata Kholid.
Koalisi Perubahan merupakan nama poros politik yang digagas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Rencana awal untuk mendeklarasikan koalisi ini pada November tahun lalu telah lewat. Ketiga partai belum bersepakat ihwal pendamping Anies Baswedan, yang pada 3 Oktober 2022 telah dideklarasikan NasDem sebagai bakal calon presiden mereka.
Rabu pekan lalu, giliran Partai Demokrat secara resmi mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dalam woro-woro itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak calon mitra koalisi segera membentuk sekretariat sebagai bentuk keseriusan dan komitmen mewujudkan Koalisi Perubahan.
Dengan dukungan dari NasDem dan Demokrat, praktis rencana pencalonan Anies Baswedan baru punya modal 19,65 persen kursi partai pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat. NasDem dan Demokrat perlu menggaet partai penghuni Senayan lainnya untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mensyaratkan adanya partai atau gabungan partai dengan jumlah kursi minimal 20 persen di DPR. PKS, yang menguasai 50 kursi—setara dengan 8,7 persen—di DPR, bisa menggenapi pemenuhan syarat tersebut.
Namun, beberapa bulan terakhir, ketiga partai terus berkutat dengan pembahasan tentang calon pendamping Anies. PKS sempat dikabarkan mendorong mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro, Ahmad Heryawan. Adapun Demokrat mengusung ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono. Kandidat lainnya juga datang dari luar partai, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Calon Pendamping Anies
Muhammad Kholid mengatakan, Sekretariat Perubahan yang diusulkan Demokrat bisa menjadi wajah baru dari tim kecil yang selama ini dibentuk NasDem, Demokrat, dan PKS. Tim perwakilan ketiga partai tersebut, kata Kholid, sudah bekerja intensif dan mendalam untuk menyiapkan kesepakatan penting di antara anggota koalisi.
Ihwal bakal calon wakil presiden, Kholid menegaskan bahwa PKS akan bersikap rasional. Calon wakil presiden, kata dia, harus membantu kemenangan bakal calon presiden. “Prinsipnya, PKS setuju untuk mendukung siapa pun yang terbaik, yang paling besar peluangnya untuk memenangi pemilihan presiden,” ujarnya.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan partainya memang berniat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon pendamping Anies Baswedan. Dia mengingatkan bahwa ketua umum partainya itu memiliki modal elektabilitas dan infrastruktur partai untuk menambah daya dukung Anies Baswedan.
“Bagi kami di Demokrat, tentu harapannya Anies-AHY,” tutur Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Toh, menurut Herman Khaeron, Demokrat tidak akan memaksakan usul tersebut. Bagi Demokrat, kata dia, arah koalisi yang dibangun partainya bersama NasDem dan PKS fokus berupaya memperbaiki negeri.
Dalam keterangan persnya, Rabu pekan lalu, Agus Yudhoyono berharap pembahasan tentang bakal calon wakil presiden tidak menghambat pembentukan Koalisi Perubahan. “Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata Agus.
Menurut dia, Partai Demokrat memastikan Anies Baswedan akan independen dalam menentukan calon pendampingnya dalam pemilihan presiden 2024. “Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapat amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’. Terkait kriteria bakal calon wakil presiden, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya bakal calon presiden,” ujarnya. (TEM)
