Berita Utama

Arah Perda Anti LGBT

JAKARTA – Sejumlah daerah berencana untuk menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk mengatur larangan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Salah satu contohnya, yakni Kota Bandung. Wali Kota setempat, Yana Mulyana, mengaku sepakat wacana pembentukan peraturan daerah tersebut begitu proses legislasi berada di DPRD.

“Tentunya menyepakati (perda) karena itu selain menyalahi norma agama, norma hukum juga,” ujarnya di sela-sela acara pelantikan PPS di Gedung Sport Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (24/1/2023).

Dia mengatakan, penyusunan perda pencegahan LGBT berada di tangan DPRD Kota Bandung. Dia pun mengaku siap untuk menyusun bersama naskah akademik perda tersebut.

Di Kabupaten Garut, DPRD setempat berjanji akan menyusun Perda Anti LGBT menyusul laporan para tokoh pesantren, yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) Garut tentang adanya 3.000 orang yang tergabung LGBT di Garut. Begitu pun di Riau. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mendesak pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Riau membuat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tentang LGBT.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hafidz Abbas mengatakan, setidaknya ada tiga dasar yang digunakan masyarakat internasional, termasuk Indonesia menolak LGBT. Yakni, Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam pada 1991, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B, serta Undang-Undang HAM.

Mantan ketua Komnas HAM ini menegaskan, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Kairo bahwa salah satu tujuan membangun keluarga adalah melanjutkan keturunan. Begitu pun dengan UUD 1946 Pasal 28B, yang menjelaskan hak warga negara berkeluarga untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini, menurut dia, tidak dapat diwujudkan oleh kelompok LGBT.

“Jadi kalau ada LGBT itu bisa dilihat sebagai kekejaman kemanusiaan. Karena manusia itu (jadi) tidak bisa berkembang. Bagaimana bisa ada keturunan kalau perkawinannya sesama jenis. Jadi paham politik hukum kita saja sudah tidak ada tempatnya bagi homoseks (LGBT). Dan alasan lainnya karena kultural kita tidak punya tempat (untuk LGBT),” kata Hafidz.

Karena itu, Hafidz mengatakan, MUI menyambut baik rencana sejumlah daerah menerbitkan Perda Anti LGBT. Namun, menurut dia, Perda Anti LGBT perlu lebih mengarah pda tumbuhnya norma dan etika ketimbang mengarah pada hukum yang berujung pada pidana. Dia menegaskan, tumbuhnya norma di masyarakat maka LGBT tidak akan berkembang dan mati dengan sendirinya. (REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.