Berita Utama

Asa Pengungsi Papua di Tangan Siapa

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti adanya persoalan lain yang perlu segera ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah menyusul konflik senjata berkepanjangan di Papua: nasib pengungsi.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan kunjungannya ke sejumlah wilayah konflik di Papua beberapa bulan lalu mendapati pengungsi yang hidup dalam kondisi amat memprihatinkan. Mereka sulit mengakses kebutuhan bahan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan tempat tinggal yang layak. “Tidak tega hati. Enggak ada yang bisa kami bawa di situ,” kata Amiruddin dilansir Tempo, Rabu (8/6/2022).

Amirudin mengingatkan bahwa peristiwa Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua—yang kini kembali mencuat dengan adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam serangan mortir pada Oktober 2021—bukan satu-satunya konflik bersenjata yang menimbulkan korban jiwa hingga memaksa penduduk mengungsi ke lokasi aman. Dampak serupa juga muncul akibat peristiwa kekerasan di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Intan jaya.

Komnas HAM telah bertandang ke lokasi tersebut. Permasalahannya, Amiruddin mengatakan, Komnas HAM tak memiliki kewenangan untuk bisa mendorong penanganan pengungsi. Itu sebabnya, Amiruddin mengaku sempat mengirim surat kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar dapat mengkoordinasikan pemberian bantuan.

Persoalan pengungsi sebelumnya juga menjadi sorotan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2021. Mereka mendapati sepanjang Mei-Juli 2021 terdapat lebih dari 35 ribu warga di Kabupaten Puncak, Papua, mengungsi akibat konflik bersenjata antara militer Indonesia dan kelompok separatis. Jumlah itu belum ditambah pengungsi yang ada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan beberapa daerah konflik lain pada periode 2018-2021.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan belum mengetahui surat permohonan yang dikirimkan Komnas HAM kepadanya soal nasib pengungsi di Papua. “Saya tidak tahu bahwa ada surat dari Komnas HAM. Dan ditujukan ke siapa surat itu?” kata Muhadjir ketika dimintai konfirmasi, kemarin.

Menurut Muhadjir, selama ini pemberian bantuan terus diberikan khusus oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, terutama berupa kebutuhan dasar. Hanya, dia mengakui selama ini pemerintah juga menghadapi hambatan berupa rawannya keamanan di Papua. Kondisi itu juga turut menghambat penyaluran program bantuan sosial. “Untuk penyaluran bansos bagi keluarga yang tidak mampu saja, sangat sulit targetnya terpenuhi,” kata dia.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, memperkirakan jumlah pengungsi saat ini terus bertambah seiring dengan meluasnya wilayah yang menjadi lokasi pertempuran antara TNI-Polri dan kelompok bersenjata. “Sampai sekarang saya selalu rutin pantau pengungsi di Nduga, Lani Jaya, dan Timika yang belum bisa kembali ke rumah,” kata Theo. Dia menilai pemerintah kurang memperhatikan nasib pengungsi.

Menurut Theo, selama ini pengungsi hanya mengandalkan bantuan dari jaringan gereja dan donasi masyarakat sipil dalam jumlah terbatas. Walhasil, kata dia, banyak pengungsi kekurangan makanan, mengalami sakit, bahkan meninggal. Yang paling mencemaskan Theo adalah anak-anak yang tidak bisa kembali sekolah karena tidak ada fasilitas pendidikan.

Hingga saat ini, warga empat kampung di Distrik Kiwirok dilaporkan mengungsi ke beberapa daerah lain. Beberapa di antara mereka, kata Theo, juga pergi ke negara tetangga, Papua Nugini. Menurut dia, pemerintah semestinya bertanggung jawab atas nasib mereka. Tidak hanya atas kehidupan mereka saat ini, tapi juga atas hilangnya harta benda akibat pengeboman pada Oktober tahun lalu.

Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Hak Asasi Manusia, Achsanul Habib, sebelumnya sempat menjawab ihwal maraknya pengungsian akibat konflik bersenjata di Papua yang kini menjadi sorotan PBB. Dia mengatakan pemerintah tidak menampik adanya pengungsian di Papua akibat konflik bersenjata di Sugapa, Jayapura, Puncak, Pegunungan Bintang, Nduga, Maybrat, dan Yahukimo.

Namun Achsanul membantah bahwa Pelapor Khusus PBB akan datang ke Papua untuk menyelidiki kasus penghilangan paksa hingga pengungsian akibat konflik bersenjata. “Tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk 2022,” kata dia dalam keterangan resmi pada 23 Mei 2022. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.