Berita Utama

ATR/BPN Sebut Sejumlah Kendala Hambat Upaya Digitalisasi

JAKARTA – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengatakan belum bisa berkomentar banyak soal temuan KPK ihwal 8,3 juta hektare HGU yang belum terpetakan.

“Kami perlu koordinasi lagi dengan KPK tentang data yang dimaksudkan itu seperti apa,” kata Suys Windayana.

Kendati demikian, dia mengatakan, lembaganya telah berupaya mendigitalisasi semua sertifikat hak atas tanah, termasuk HGU. Dia menegaskan, digitalisasi itu diperlukan untuk mempercepat pelayanan dan menghindari konflik di masyarakat.

Menurut Suyus, upaya digitalisasi itu menemui sejumlah kendala. Dia mencontohkan banyaknya sertifikat terbitan lama yang hanya berupa teks mengenai lokasi HGU. Sertifikat semacam itu perlu diverifikasi ulang di lapangan. Selain itu, kata dia, ada HGU yang menggunakan koordinat yang berlaku secara lokal. Koordinat tersebut perlu disesuaikan dengan koordinat nasional yang berlaku saat ini.

“Kami harus konversi datanya,” kata dia. Kementerian ATR/BPN, Suyus mengatakan, menargetkan digitalisasi ini akan rampung pada 2025. “Kami melakukannya secara bertahap,” kata Suyus.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyatakan kajian KPK bakal menjadi pijakan lembaganya untuk perbaikan. “Terima kasih masukannya dan apa yang disampaikan ini pasti akan kami tindak lanjuti dan cek di lapangan,” kata Hadi.

Sebelumnya, KPK dalam temuannya menyebutkan sebanyak 1.779 sertifikat atau 11,52 persen belum terdigitalisasi. KPK mengistilahkan sertifikat itu belum mendarat di peta tunggal pertanahan. Meskipun secara persentase jumlahnya relatif sedikit, luasan HGU yang belum terpetakan itu mencapai 8,3 juta hektare atau meliputi 83,62 persen dari total luasannya.

Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, berdasarkan hasil pengkajian KPK, masalah pengawasan dan penyimpangan itu salah satunya bersumber dari belum rampungnya proses digitalisasi HGU.

“Digitalisasi HGU merupakan proses mengubah sertifikat menjadi bentuk digital yang dilengkapi dengan peta lokasi HGU berdasarkan koordinat. Dengan digitalisasi itu, peta HGU akan terlihat jelas secara nasional,” jelas Pahala. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.