Aturan tanpa Masker yang Tergesa-gesa
JAKARTA – Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mengkritik keputusan pemerintah yang membolehkan masyarakat tak mengenakan masker di ruang terbuka. Ia menganggap aturan tanpa masker itu seolah-olah sebagai narasi pemerintah bahwa penularan virus sudah terkendali. Padahal faktanya pandemi Covid-19 belum berakhir.
“Yang akhirnya hal itu membuat kita abai dan khawatirnya merugikan kita sendiri,” kata Dicky dilansir Tempo, Rabu (18/5/2022).
Dia berpendapat, masyarakat semestinya tetap diwajibkan memakai masker karena mudah didapatkan dan murah serta efektif mencegah penularan Covid-19. Pemakaian masker semakin efektif saat dikombinasikan dengan akselerasi vaksinasi dosis lengkap.
Dicky berharap pemerintah berhati-hati melonggarkan mobilitas masyarakat karena cakupan vaksinasi nasional dosis ketiga belum mencapai 50 persen. Situasi ini berbeda dengan Australia yang memperkenankan publik membuka masker di ruang terbuka setelah cakupan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga lebih dari 70 persen dari total jumlah penduduk.
Vaksin booster penting diberikan sebagai antisipasi munculnya varian baru Covid-19. Apalagi masyarakat baru saja melakukan mobilisasi besar-besaran karena libur Lebaran pada awal Mei lalu. Selain itu, kata Dicky, pemerintah mesti melihat adanya potensi siklus penularan Covid-19 setiap empat bulan. “Semestinya pemerintah masih bersabar melihat perkembangan sampai Juni mendatang,” ujarnya.
Selasa (17/5), Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan pelonggaran mobilitas masyarakat. Pelonggaran itu berupa aturan tanpa masker di tempat terbuka serta pelaku perjalanan yang sudah divaksinasi secara lengkap tak perlu lagi melengkapi syarat tes polymerase chain reaction (PCR) dan antigen. Keputusan pelonggaran mobilitas tersebut mulai berlaku hari ini.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, sependapat dengan pelonggaran mobilitas tersebut. Windhu menyebutkan, beberapa hari setelah Lebaran lalu, ia bersama sejumlah epidemiolog serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendiskusikan rencana pelonggaran itu di sebuah grup WhatsApp. Dalam diskusi tersebut, epidemiolog sepakat dengan pelonggaran penggunaan masker. “Itu seharusnya dilakukan nanti satu bulan setelah Lebaran, tapi ternyata dipercepat,” kata Windhu.
Menurut dia, dalam beberapa bulan belakangan, situasi penyebaran Covid-19 memang dapat dikendalikan, terutama selepas puncak penularan varian Omicron pada Februari lalu. Setelah itu, penularan virus terus melandai hingga masuk masa libur Lebaran. Setelah libur Lebaran, Windhu tak melihat adanya lonjakan jumlah kasus yang signifikan, angka pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, serta jumlah pasien yang meninggal akibat virus corona.
Penurunan jumlah kasus terjadi karena munculnya kekebalan di masyarakat, terutama di Jawa dan Bali. Turunnya angka penularan tersebut menandakan bahwa masyarakat telah melewati masa pandemi dan berubah menjadi endemi. “Tapi, meski sekarang dilonggarkan, surveilans harus dilakukan walaupun sudah endemi,” kata Windhu.
Dia pun meminta Kementerian Kesehatan tetap mengaktifkan alarm sistem deteksi berupa pelacakan kasus untuk mengantisipasi lonjakan angka penularan. Setiap kabupaten dan kota mesti melaporkan setiap dugaan kasus penularan. Pemerintah juga harus mendorong masyarakat agar bersedia divaksin dosis ketiga. “Saya berharap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri harus di-booster juga,” ujarnya.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengakui bahwa status pandemi di Indonesia memang belum berakhir meski pemerintah melonggarkan mobilitas masyarakat. “Status pandemi hanya bisa dicabut oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Namun Indonesia mulai bertransisi menuju fase endemi,” kata Wiku.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, terutama membiasakan hidup bersih. Aturan tanpa masker di tempat terbuka, Wiku melanjutkan, harus dibarengi dengan upaya vaksinasi dan budaya hidup sehat. (TMP)
