Berita Utama

Badan Otsus: Penyelesaian Masalah di Papua Butuh Dialog

JAKARTA – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP akan mendengar masukan, menginventarisasi permasalahan, dan mencoba melancarkan sumbatan pembangunan di enam provinsi di Papua. Program afirmasi menjadi perhatian. Ruang dialog pun diyakini penting untuk menyelesaikan permasalahan.

“Kami akan menjadi telinga, mata, dan mulut dari masyarakat asli Papua maupun rakyat di Papua untuk mendengar, menginventarisasi, dan mencoba melancarkan apa yang menjadi sumbatan-sumbatan dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada enam provinsi yang ada di Papua,” kata anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Alberth Yoku seusai mengikuti rapat koordinasi BP3OKP bersama Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Sebelumnya, pada Senin (29/5/2023), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga Ketua BP3OKP mengukuhkan enam anggota BP3OKP di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat. Selain Alberth Yoku sebagai perwakilan Provinsi Papua, dikukuhkan pula Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat; Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan; Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah; Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan; dan Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.

Alberth Yoku menuturkan, BP3OKP akan memperhatikan program-program afirmasi. “Misalnya, sekarang, prioritas jangka pendek ini, adalah masyarakat terdampak oleh konflik keamanan atau konflik sosial di daerah Provinsi Papua pegunungan, daerah Nduga, dan sekitarnya,” ujar Alberth Yoku.

Terkait hal ini, langkah yang akan dilakukan BP3OKP adalah menginventarisasi beberapa distrik. “Di Nduga itu ada 32 distrik, ada 16 distrik yang masyarakat mengungsi akibat dampak ketidaknyamanan itu. Mereka ada di Wamena, di Timika, di Lanny Jaya, di Merauke,” ujarnya.

Anggota BP3OKP, khususnya yang berasal dari Papua Pegunungan, akan menginventarisasi dan melaporkan ke Sekretariat Wakil Presiden, kementerian, dan lembaga. Hal ini supaya ada langkah-langkah penanganan kemanusiaan, semisal penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pakaian layak pakai, dan makanan bagi warga terdampak konflik keamanan di daerah Nduga dan sekitarnya.

“Saya juga menyampaikan salam untuk saudara-saudara semua di tanah Papua, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan. Marilah kita bergandeng tangan menerima program percepatan yang diprogramkan pemerintah demi kesejahteraan seluruh masyarakat di tanah Papua,” kata Alberth Yoku.

Wakil Presiden Ma’ruf Amien memberikan ucapan selamat kepada anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) seusai pengukuhan mereka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). Keberadaan BP3OKP ini sebagai upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gangguan konflik

Saat menjawab awak media terkait sumbatan gangguan keamanan, Alberth Yoku mengatakan, bahwa tidak seluruh Papua itu rawan atau berkonflik. Kluster wilayah yang mengalami gangguan keamanan ada di sekitar Papua Pegunungan.

“Dan di Papua Pegunungan juga ada delapan kabupaten. Kabupaten itu bukan seluruhnya (terganggu keamananannya). Ada tiga kabupaten yang mengalami gangguan di sekitar itu dan juga terdampak seperti Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Sedangkan Lani Jaya hanya terdampak oleh pengungsi, dampak sosial,” ujarnya.

Di Nduga ada 32 distrik atau kecamatan dan 16 di antaranya yang betul-betul terdampak, di mana rakyat sudah keluar dari wilayah konflik. “Dan, itu yang kami katakan untuk segera ditangani masalah kemanusiaan. Kalau masalah security silakan saja menurut rencana pendekatan pemerintah, lewat TNI/Polri. Tapi kami, BP3OKP, sangat mengharapkan dalam waktu singkat ini kita menangani masalah sosial, kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat di sana,” kata Alberth Yoku.

Penyanderaan pilot

Terkait penyanderaan pilot Susi Air, Alberth Yoku menuturkan bahwa dialog sudah dibangun untuk menangani masalah tersebut. “(Dialog) Itu, kan, sudah dilakukan dari waktu lalu. Mungkin dua minggu setelah pilot disandera (dialog) ini, kan, sudah dilakukan oleh bupati, kemudian oleh tokoh gereja, dan tokoh adat,” katanya.

Namun, pertemuan langsung dengan Egianus Kogoya diakui sulit karena lokasi penyanderaan berpindah-pindah. “Penyanderaan ini berpindah-pindah lokasi, jadi kita sulit bertemu langsung dengan Egianus Kogoya. Karena itu, sampai hari ini pun masih diberi ruang adanya dialog itu atau negosiasi itu secara humanis. Tapi kita tidak berjumpa langsung sehingga itu menyulitkan kita juga untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Makanya, Alberth Yoku menuturkan, pihaknya sekarang lebih mengutamakan pelayanan bagi warga terdampak gangguan keamanan yang jumlahnya lebih banyak. “Daripada kita fokus masalah itu, terus kita biarkan rakyat menderita lapar, kesehatannya tidak diurus, dan sebagainya, lebih baik kita menangani rakyat banyak itu,” ujarnya.

Dia menuturkan, pendekatan keamanan sudah diubah menjadi lebih lunak. “Ada penempatan, misalnya program Damai Cartenz, itu berarti polisi dengan Brimob yang ke sana mengajar sebagai guru, menolong pembangunan kebun, atau peternakan dan sebagainya. Atau ada sanitasi yang dikerjakan jadi lebih soft dalam membangun kemanusiaan yang lebih damai, lebih adaptif,” katanya.

Pendekatan semacam ini diharapkan terus berlangsung. “Sedangkan dalam penanganan sandera, saya kira pemerintah pusat sudah mengedepankan negosiasi dan mediasi. Dan ini sekarang waktunya di mana tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat sedang melakukan negosiasi itu,” katanya.

Alberth Yoku mengharapkan ada ruang pertemuan atau dialog. “Walaupun berbeda pandangan tapi semua masalah bisa diselesaikan apabila bertemu. Nah ini saja, yang kita tunggu dari waktu ke waktu adalah kesediaan, keterbukaan hati dari (kelompok) pimpinan Egianus Kogoya untuk bisa bertemu muka dengan kita supaya bisa menyelesaikan masalah,” katanya.

Program jangka pendek

Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menuturkan ada beberapa program jangka pendek dalam beberapa bulan ke depan. “Salah satunya adalah membangun koordinasi lintaspusat dan daerah. Ini yang sudah kita sepakati bersama, melalui perwakilan dari BP3OKP menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal koordinasi kerja,” katanya.

“Jadi, ini program jangka pendek yang harus kita kerjakan dalam 500 hari kerja ke depan. Ini satu kerja cepat yang harus kita kerjakan dalam rangka penyamaan persepsi program pembangunan,” kata Ribka.

Pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden, yang juga Sekretaris Eksekutif BP3OKP Velix Wanggai menuturkan, langkah koordinasi dengan para pemangku kepentingan diharapkan menjadi tonggak awal untuk dapat melakukan pendekatan menyeluruh bagi tanah Papua. Pendekatan dimaksud adalah pendekatan teknokratis yang diiringi pendekatan kultural untuk mengelola Papua.

“Selanjutnya kami berharap bahwa ini adalah sebuah bagian untuk melakukan percepatan pembangunan di tanah Papua dan membangun sebuah kepercayaan, trust building, untuk saudara-saudara di tanah Papua,” kata Velix.

Velix pun mengutip arahan Presiden Joko Widodo agar sayap BP3OKP dan sayap gubernur satu langkah untuk melakukan terobosan. “Sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru, untuk lompatan pembangunan Papua. Itu adalah harapan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kepada enam anggota BP3OKP dan juga para gubernur,” kata Velix. (KOM)

 

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.