Bahas Nasib Guru Honor Sejumlah OPD Tidak Hadir

MANOKWARI, PB News – Disaat para guru honorer di daerah ini, harap-harap cemas menunggu kepastian penetapan nasib mereka untuk diangkat sebagai CPNS, hal ini malah kurang mendapat respon positif dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah ini.

Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Ayu Humariah Batarai mengatakan,  sesuai undangan, Senin (9/4) kemarin, DPRD  dan sejumlah OPD akan membahas nasib guru honorer di kabupaten Manokwari. Namun sejumlah kepala OPD yang diundang tidak hadir sesuai waktu yang ditentukan,  makanya  DPRD menunda pertemuan tersebut hingga pekan depan.

“Sesuai undangan,  pertemuan tersebut direncanakan pukul 10.00 Wit,  namun setelah ditunggu hingga pukul 11.40 Wit, sejumlah kepala OPD berhalangan hadir, makanya DPRD menunda pertemuan tersebut hingga pekan depan,” tutur Ketua Komisi A, Ayu H, Batarai saat memimpin rapat.

Secara tegas, Ayu menyebutkan sejumlah nama  OPD yang tidak hadir, diantaranya Kabag Hukum, kepala BKD, Dinas Pendidikan diwakilkan kepada kepala bidang SMP, kemudian sekda diwakilkan ke  Asisten.

“Pihak yang kita undang (pimpinan OPD) tidak datang, bahkan sejumlah OPD tidak ada yang diwakilkan. Mungkin mereka menganggap DPRD tidak penting,  sehingga hal ini  menjadi catatan DPRD untuk menyurat ke Bupati,” tegas  Ayu Humairah Batarai.

Ia mengatakan, DPRD merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan undang-undang 23 Tahun 2014,  salah satunya yaitu melakukan pengawasan program pemerintah. Untuk itu, dia mengharapkan pada pertemuan berikut, pimpinan OPD harus datang (hadir red) sehingga permasalahan guru honor di Manokwari dapat terselesaikan.

“Kita harap pada pertemuan berikut, kepala OPD datang sendiri tidak diwakilkan dan membawa data-data yang lengkap. Salah satunya,  data jumlah guru honor di Manokwari,” ungkapnya.

DPR juga, kata Ayu,  meminta data keseluruhan jumlah sekolah TK, SD dan SMP di Manokwari, jumlah ruang kelas, jumlah guru honor dan jumlah guru PNS. Hal ini, menurut Ayu,  untuk diketahui berapa maksimalnya jumlah guru  disetiap sekolah.  Sehingga,  dalam pertemuan berikut,  pembahasanya tidak melebar.

Ayu juga mengingatkan,  agar data  yang diserahkan sesuai data dapodik yang ada. Karena data dapodik langsung singkron dengan data di pusat dan diakui keakuratannya.

“Memang tidak bisa diselesaikan secara keseluruhan, namun paling tidak,  dapat mengurangi permasalahan guru honor di Manokwari,” ucapnya.

Semenatara wakil ketua II DPRD Manokwari,  Frangki Awom menegaskan bahwa  pada pertemuan berikut, guru honor juga harus membawa surat keputusan (SK) honor baik dari bupati maupun dari pihak sekolah.

“Pada pertemuan berikut, kami butuh SK honor sudah ditangan kami sebelum pertemuan minggu depan. Kami juga meminta yang datang nanti kepala dinas  sebagai pengambil kebijakan,  tidak diwakilkan,” tegasnya.

Politisi Demokrat ini, juga meminta  Dinas Pendidikan  menyiapkan data jumlah siswa dari TK, SD hingga SMP. Hal ini  menurut dia, akan dijadikan peggangan sebab dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah.

“Jadi kita harus dapatkan data secara keseluruhan, sehingga kita dapat kerahkan  seluruh anggota di setiap dapil,untuk melakukan pengawasan,” tandasnya.(PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: