Banyak Bangunan di Manokwari tak Kantongi Izin

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manokwari, Habsy menyebutkan banyak bangunan di Manokwari yang tak dilengkapi dokumen.

Menurutnya persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya OPD terkait, termasuk PUPR.

Hasby mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terutama di sejumlah kawasan yang dibatasi pembangunan pemukiman. Misalnya di gunung sekitar Jalan Baru. Kawasan ini merupakan daerah resapan air, namun belakangan semakin banyak pemukiman yang dibuka di wilayah tersebut.

“Kami sudah membatasi pembukaan pemukiman di wilayah Soribo. Saat ini banyak terdapat perumahan subsidi. Sebagian memang sudah berizin (rekomendasi), tapi ada juga yang belum berijin,” ungkapnya di Manokwari.

Habsy menjelaskan, pihaknya memberikan ijin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim ahli bangunan gedung (TABG) terkait struktur bangunan.

“Karena ijin rekomendasi dari kami belum tentu harus ijin keluar. Jadi rekomendasi kami sebatas pemanfaatan ruangnya saja,” jelasnya.

Habsy mengaku, sebagian besar developer atau pengembang perumahan mengurus ijin rekomendasi setelah perumahan berdiri.

“Kami sudah melakukan pengecekan di lapangan, untungnya tata ruangnya tidak bermasalah. Tentu ada yang bermasalah dan kami tidak mengeluarkan ijin rekomendasinya, karena lokasinya yang dekat dengan sungai (kali),” terangnya.

“Ada pemantauan ke lokasi, terkadang ada juga yang nakal membangun di lahan yang tidak semestinya,” katanya menambahkan.

Habsy menegaskan, jika aturan tersebut tidak dipenuhi maka pihaknya akan menindak, sembari menunggu regulasi RDTR yang saat ini tengah dalam proses.

“Mereka bisa dikenakan pelanggaran administrasi bahkan pidana. Kami tunggu jika sudah menjadi perda maka itu akan kami jadikan acuan. Karena kami juga diaudit oleh pusat terkait pelanggaran tata ruang,” jelasnya.

Dia juga mengaku pihaknya telah meminta para pengembang untuk tidak membangun di wilayah yang tidak diizinkan. Pengembang bisa membangun disana tapi wajib menyiapkan lahan RTH minimal 20 persen. Selain itu, pengembang juga harus menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas khusus (faskhus), taman bermain, dan sekolah (minimal TK).

“Intinya mereka tidak boleh melanggar tata ruang, para pengembang juga harus menyertakan bukti keanggotaan REI. Pengembang yang membangun secara individu, tidak diijinkan,” ujar Habsy. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 2 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: