Berita Utama

Bappenas Pastikan Tak Ada Penghentian Regsosek

JAKARTA – Di tengah ketidakpastian pemanfaatan datanya, program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) masih berjalan. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pungky Sumadi, memastikan tak ada penghentian ataupun pembatalan proyek tersebut.

Pungky menuturkan Regsosek memiliki alasan yang cukup untuk terus dilanjutkan. “Dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Statistik dan peraturan pemerintah turunannya,” kata Pungky. Aturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Sebelumnya, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki, menjelaskan beberapa aturan lain yang menjadi landasan program Regsosek. Salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Maliki juga menyebutkan aturan soal rencana kerja pemerintah (RKP), dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang RKP Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang RKP 2022, hingga Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang RKP 2023. “Perpres ini memuat pengaturan tentang pelaksanaan dan penganggaran Regsosek sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional pada tahun-tahun tersebut,” kata dia.

UU Statistik dan aturan turunannya menjadi pegangan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk berani melanjutkan pendataan penduduk Regsosek. Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto, menuturkan pada 2015 BPS melakukan kegiatan serupa untuk program Basis Data Terpadu menggunakan dua payung hukum itu. Hasilnya menjadi cikal bakal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial saat ini. “Begitu pula pada 2011, kami melakukan hal yang mirip dengan Regsosek. Namanya pendataan sosial ekonomi,” tuturnya.

Atqo mengakui butuh aturan tambahan untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan timnya. Sebab, BPS tidak boleh mempublikasikan data individu tersebut. BPS hanya bisa membagikan informasi dalam bentuk agregat. “Makanya data Regsosek harus diserahkan ke wali data.” Pemerintah sampai sekarang belum menunjuk wali data.

Bappenas telah merancang Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang di dalamnya mengatur wali data tersebut dan rencana pemanfaatan data Regsosek. Naskahnya telah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, pada 26 Oktober lalu, Kementerian Hukum mengembalikan rancangan aturan itu ke Bappenas. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.