Bara dalam Sekam Pemekaran Papua

JAKARTA – Hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan, tiga provinsi baru terbentuk di Papua. Namun potensi dampak buruk pemekaran Papua terhadap kondisi sosial, politik, dan keamanan di Bumi Cenderawasih dikhawatirkan bakal segera bermunculan, entah sampai kapan.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (30/6), menyetujui pengesahan tiga undang-undang tentang pembentukan tiga daerah otonomi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Sebanyak 20 kabupaten yang dulu menjadi bagian dari wilayah Provinsi Papua kini beralih ke provinsi baru tersebut.

“Kami berharap kebijakan otonomi khusus bagi Papua tidak hanya mengatasi permasalahan konflik, tapi juga mempercepat pembangunan dan pemerataan di Papua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat membacakan laporan hasil pembahasan tingkat I ketiga aturan tersebut.

Sejumlah kalangan ragu harapan Doli itu, yang juga menjadi dalih untuk pemekaran Papua, bakal terwujud. “Pemekaran ini justru akan menimbulkan konflik yang baru dan lebih besar,” kata pemuka Gereja Kristen Injil Tanah Papua, Dora Balubun, dalam diskusi bertajuk “Menggugat Pembentukan DOB di Papua”, Jumat (1/7/2022).

Konflik antara pendukung dan penolak pemekaran terus terjadi beberapa waktu terakhir. Bahkan, Dona mencontohkan, konflik juga merembet ke perebutan pengakuan ibu kota, seperti terjadi antara elite politik di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika yang sama-sama ingin daerahnya menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Sementara itu, sebagian masyarakat adat di Nabire justru enggan menjadi bagian dari provinsi baru. Di antara mereka yang menolak pemekaran ini juga ada perbedaan pendapat. Sebagian ingin bergabung dengan Biak, Yapen, dan Waropen di wilayah adat Saereri. “Sebagian meminta agar tetap bergabung dengan Provinsi Papua,” kata Dona.

Menurut Dona, semestinya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melihat berbagai potensi dampak pemekaran sebelum mengambil keputusan. “Ini kan bisa menyebabkan konflik kembali. Kasihan masyarakat yang menonton situasi ini,” kata pegiat hak asasi manusia di Papua ini.

Dengan pengesahan undang-undang tersebut, ibu kota Provinsi Papua Tengah ditetapkan berkedudukan di Kabupaten Nabire. Adapun ibu kota Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Merauke.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menilai pemerintah dan DPR telah mempertontonkan pemerintahan yang buruk, terutama kepada orang asli Papua. “Pertama, perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus. Yang kedua, kemudian daerah otonomi baru bergulir,” kata Timotius. “Ini membuat kepercayaan rakyat Papua ke pemerintah itu buruk dan minim.”

Timotius menilai pembentukan tiga provinsi baru merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan negara terhadap orang asli Papua. Buktinya, pembahasan undang-undang dikebut dan pengesahannya dipaksakan, tanpa melibatkan orang asli Papua dan MRP.

Lebih dari itu, dia khawatir pemekaran ini bakal meningkatkan tindakan represif terhadap masyarakat di Papua. Pasalnya, Timotius mendengar adanya rencana pemerintah menambah kekuatan militer, yang berpotensi terus menciptakan konflik. Dia mengklaim mendengar informasi tersebut dari seorang pejabat pemerintah saat MRP berkunjung ke kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa waktu lalu.

Pejabat itu, kata dia, mengungkapkan pembentukan daerah otonomi baru merupakan kebijakan negara untuk mempersempit ruang gerak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang kerap disebut pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). “Penyampaian ini saksinya banyak. Mereka mau bangun komando daerah militer dekat-dekat,” kata Timotius. “Artinya, ini bukan untuk kepentingan rakyat, tapi bagaimana mendatangkan militer sebanyak-banyaknya di tanah Papua untuk mengurung OPM.”

Dia juga mencurigai adanya motif menyuburkan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Pembentukan daerah otonomi baru, Timotius mengingatkan, merupakan keputusan politik lanjutan setelah tahun lalu pemerintah dan DPR menggulirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. “Dalam perubahan itu, negara juga tidak melindungi tanah hak ulayat. Negara terlalu buruk mengelola rakyat Papua,” ujarnya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemerintah dan DPR semestinya menghormati kewenangan MRP untuk memberikan persetujuan terhadap pemekaran Papua. Namun, faktanya, kata dia, suara mereka tidak didengarkan. “Rasanya inilah bukti baru betapa pemerintahan kita sedang berjalan menuju tatanan pemerintahan yang tidak demokratis, menuju tatanan yang otoriter, yang terpusat,” kata Usman. “Tak ada lagi otonomi, yang ada re-sentralisasi.”

Setelah memimpin rapat paripurna, Ketua DPR Puan Maharani mengklaim pemekaran Papua telah melalui proses panjang dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Salah satu yang dibahas adalah efektivitas undang-undang baru untuk penyebaran pembangunan di Papua. “Undang-undang ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua perihal pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan. “DPR akan terus mengawasi pelaksanaan undang-undang ini.”

Menurut Puan, DPR telah mengakomodasi kepentingan rakyat Papua dalam pembentukan daerah otonom baru. Satu di antaranya, dia mencontohkan, berupa syarat maksimal usia bagi aparatur sipil negara (ASN) orang asli Papua yang melebihi daerah lain. “ASN di wilayah daerah otonomi baru Papua akan diprioritaskan untuk diisi orang asli Papua,” ujarnya. “Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: