Berita Utama

Bareskrim Polri Digugat Kasus Lawas Firli

JAKARTA – Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan permohonan praperadilan terhadap Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri). Lewat praperadilan, lembaga nirlaba dari Solo, Jawa Tengah, itu meminta Bareskrim melanjutkan penyidikan gratifikasi yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan menetapkannya sebagai tersangka.

Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan Adi Nugroho, mengatakan permohonan praperadilan telah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berkas permohonan diterima pada Senin (10/4/2023). Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara 46/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL.

Kurniawan menuturkan lembaganya baru memutuskan memohon praperadilan saat ini ketika Firli banyak disorot lantaran kasus kebocoran dokumen. “Ini waktu yang pas. Jadi, mumpung ramai, ya, sudah, sekalian sajalah,” ujarnya, Rabu (12/4/2023).

Kasus ini bermula dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri pada 3 Juni 2021. ICW melaporkan Firli dalam kasus dugaan gratifikasi karena menyewa helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Komisioner KPK itu menggunakan helikopter dari Palembang ke Baturaja untuk berziarah ke makam orang tuanya.

Dewan Pengawas KPK sebenarnya sempat meminta klarifikasi kepada Firli dalam kasus sewa helikopter ini atas aduan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Dalam sidang etik pada September 2020, Dewan Pengawas KPK memutuskan Firli melanggar etik atas penggunaan helikopter tersebut dan menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II yang berlaku selama enam bulan.

Hampir dua tahun setelah laporan tersebut, Bareskrim Polri tidak kunjung selesai mengusut kasus itu. Kurniawan menilai Bareskrim disebut melakukan tebang pilih atas kasus itu. Menurut dia, secara formil, Bareskrim tidak pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namun, secara materiil, tindakan Bareskrim yang tidak menindaklanjuti penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan telah melakukan SP3.

Dengan pengajuan permohonan praperadilan, Kurniawan meminta PN Jakarta Selatan memerintahkan Bareskrim melanjutkan penyidikan atas laporan gratifikasi yang diduga dilakukan Firli. “Dan menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka tindak pidana gratifikasi dan melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan ke pengadilan tindak pidana korupsi,” kata Kurniawan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.