Berita Utama

Bawaslu Akan Pantau Netralitas ASN saat Kampanye

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manokwari berkomitmen untuk tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan kampanye Pilkada serentak di Manokwari.

“Ini sudah menjadi komitmen kami untuk mewujudkan Pilkada bersih dan bermartabat,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Syors A. Prawar kepada awak media beberapa waktu lalu.

Menurut dia, untuk mengoptimalkan fungsi dan peran satuan kerja (Satker) yang telah dibentuk di setiap distrik dan kampung adalah melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap proses berlangsungnya kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Manokwari di lokasi tempat tugas mereka masing-masing.

“Jadi mereka bertanggungjawab mengawasi proses kampanye di wilayah kerja mereka,” kata dia.

Soal netralitas ASN dalam setiap tahapan Pilkada, kata Syors, sudah diatur dalam berbagai produk hukum yang ada. Produk hukum tersebut diantaranya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas.

Menurut dia, dalam regulasi-regulasi tersebut termuat beberapa larangan yang ditujukan kepada ASN. Dimana ASN dilarang mendeklarasikan calon kepala daerah, ASN dilarang mengadakan atau menghadiri pertemuan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon kepala daerah.

“Jadi kita akan awasi itu. Apalagi kalau datang ikut kampanye lalu bawa kendaraan dinas,” ungkapnya.

Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu juga akan memantau dan mengawasi aktivitas ASN melalui media sosial. Hal tersebut mereka lakukan karena dibenarkan oleh peraturan. Pihaknya juga memiliki tim yang bekerja khusus di bidang informasi dan teknologi dalam menjalankan tugas tersebut.

“Melanjutkan postingan dari paslon, memberikan like, komentar atau menyebarluaskan gambar atau visi-misi calon tetap menjadi pelanggaran,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 2 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.