Berita Utama

Bawaslu Dinilai Lemah Melakukan Pengawasan Terhadap Kecurangan

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dinilai tidak progresif dalam menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal transaksi janggal yang mengalir ke sejumlah partai politik. Padahal temuan transaksi itu diduga kuat melanggar aturan pemilu.

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan Bawaslu semata-mata menindaklanjuti transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK). Padahal transaksi janggal itu tidak mengalir melalui RKDK. “Ini yang membuat laporan PPATK terombang-ambing,” kata Titi, Selasa (16/1/2024), dilansir Koran Tempo.

PPATK baru-baru ini menemukan aliran dana dari luar negeri yang masuk ke rekening 21 partai politik. Nilai totalnya mencapai Rp 195 miliar yang diduga akan digunakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Selain itu, PPATK mendapati transaksi mencurigakan dengan nilai mencapai Rp 1 triliun di rekening sejumlah partai politik. Transaksi itu diperkirakan berasal dari pertambangan ilegal, kejahatan lingkungan, dan korupsi. Semua transaksi itu tidak ada yang masuk melalui RKDK.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan belum menemukan indikasi tindak pidana pemilu pada transaksi janggal di RKDK. “Kalaupun ada, kami teruskan ke sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), ya,” kata Rahmat di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Dia mempertanyakan kebijakan PPATK yang mengungkapkan temuan itu kepada publik. Sebab, menurut Rahmat, temuan itu merupakan rahasia. “Hanya untuk kepentingan informasi dana kampanye yang kemudian hal tersebut tidak boleh dipublikasikan ke luar.”

Menurut Titi, temuan PPATK itu mengindikasikan adanya kecurangan pemilu. Alasannya, ditemukan aliran dana di luar rekening yang sudah ditentukan. Ini bukti partai dan calon legislator masih tidak jujur untuk melaporkan dana kampanye.

Bila ada kemauan, Titi melanjutkan, Bawaslu seharusnya tidak sulit menindaklanjuti temuan PPATK itu. Mereka bisa menyusun strategi pengawasan dengan membandingkan kegiatan kampanye oleh calon anggota legislatif. Hasil pengawasan itu kemudian dikalkulasikan dengan temuan PPATK. “Saya yakin dana kampanye yang dilaporkan ke KPU akan timpang jumlahnya dibanding hasil tindak lanjut Bawaslu,” kata Titi.

Titi mengatakan hasil pengawasan itu harus disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Transparansi ini perlu supaya penyelenggaraan pemilu yang adil dan bersih bisa diwujudkan.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz, mendesak Bawaslu serius menindaklanjuti temuan PPATK itu. Dana kampanye yang diterima di luar RKDK sudah mengindikasikan adanya pelanggaran pemilu. “Ini membuat pembiayaan kampanye atau aktivitas politik tidak tercatat,” kata Kahfi.

Menurut dia, Bawaslu dapat membandingkan temuan PPATK itu dengan data yang ditemukan di lapangan, termasuk dengan RKDK. Bila mendapati kejanggalan, mereka harus berkoordinasi dengan Gakkumdu untuk menelusuri indikasi tindak pidana dalam pemilu. “Jangan bilang Bawaslu tak punya kewenangan,” kata Kahfi.

Pendapat serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. Menurut dia, Bawaslu harus transparan untuk menyampaikan temuan tentang pelanggaran pemilu kepada publik. “Ungkap asalnya dari mana. Karena dugaannya berasal dari bisnis ilegal serta postur dana kampanye tidak relevan,” kata Kaka.

Kaka juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka RKDK serta Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan transparan dan mendetail seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Transparansi itu penting supaya masyarakat bisa ikut mengawasi.

Indonesia Corruption Watch menyatakan laporan dana kampanye harus detail, transparan, dan akuntabel. Asas itu untuk memastikan sumber dana kampanye tak berasal dari tindak pidana atau sumber ilegal. “Supaya pemilu yang bersih bisa diwujudkan,” kata Seira Tamara, staf Divisi Korupsi Politik ICW.

Seira meminta Bawaslu dan Gakkumdu bergerak lebih cepat dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Sebab, tahapan pencoblosan pemilu kurang dari satu bulan. Dengan demikian, bila hasil penelusuran bisa diperoleh dengan cepat, pihak-pihak yang terlibat juga dapat segera dikenakan sanksi. “Tapi tetap harus profesional,” katanya.

Menurut Seira, kecurigaan terhadap aliran dana ke parpol terjadi karena format pelaporan dana kampanye yang disusun KPU belum memenuhi asas transparansi. Selama ini, dia melanjutkan, partai politik dan calon legislator melaporkan dana kampanye sebatas formalitas belaka.

Seira mencontohkan dalam penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK). KPU tidak memberikan penjelasan detail tentang LADK. Laporan yang disampaikan ke masyarakat hanya berupa hasil akhir. Padahal dalam LADK tercantum siapa penyumbang dana kampanye, berapa porsi yang disumbangkan, serta berapa jumlah dana yang dikeluarkan. “Jadi, kita seharusnya bisa lihat pemasukan dan pengeluaran dana kampanye dengan detail,” ujarnya. Hal ini penting supaya masyarakat bisa ikut memantau. Apalagi individu dan badan hukum memiliki batasan untuk menyumbangkan dana kampanye.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pembatasan jumlah sumbangan dana kampanye. Sumbangan yang berasal dari badan hukum usaha dibatasi maksimal Rp 25 miliar. Sedangkan sumbangan dari perseorangan dibatasi maksimal Rp 2,5 miliar. Dengan melibatkan masyarakat, Seira melanjutkan, KPU dan Bawaslu akan dimudahkan saat mengaudit dana kampanye. Masyarakat juga mendapatkan manfaat karena mendapatkan informasi utuh mengenai para kontestan. “Karena itu, format laporan harus diubah,” kata Seira. (tem/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.