Berita UtamaInforial

Bawaslu Maksimalkan Pengawasan di Masa Tenang

MANOKWARI,  papuabaratnews.co – Di masa tenang menjelang pelaksanaan pemungutan suara, potensi terjadinya pelanggaran tetap ada. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Manokwari memastikan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mempersempit ruang terjadinya pelanggaran.

Jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi, antara lain, politik uang, pembagian sembako, dan berkampanye melalui di luar jadwal. Kampanye juga dapat terjadi melalui media sosial, termasuk kampanye negatif yang menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Untuk mempersempit ruang terjadinya pelanggaran tersebut Bawaslu Manokwari akan melaksanakan Patroli Pengawasan Pilkada 2020 selama masa tenang. Patroli ini sudah dimulai sejak Minggu (6/12/2020) dan akan berakhir Selasa (8/12/2020).

Ketua Bawaslu Manokwari Syors A Prawar mengatakan, patroli pengawasan Pilkada 2020 diharapkan dapat menutup ruang atau celah bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan kecurangan di hari tenang. Sebab, masa tenang dimaksudkan sebagai masa kontemplasi dan merenung, baik bagi pasangan calon peserta pilkada maupun bagi masyarakat calon pemilih.

“Patroli dilakukan untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk memengaruhi kecenderungan pilihan pemilih,” ujar Syors di Manokwari, Minggu (6/12/2020).

Dia mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) yang ada di tingkat distrik hingga ke kampung untuk memperketat pengawasan selama masa tenang. Menurutnya, pengawasan dilakukan agar mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang dan pelanggaran lainnya.

“Ini bukan hal baru. Pengalaman sudah ajar banyak hal,” tuturnya.

Dia lalu mengingatkan pasangan calon dan tim pemenangan untuk tidak memanfaatkan masa tenang ini dengan kegiatan yang mencederai demokrasi di Manokwari.

“Saya ingatkan jangan coba-coba buat gerakan tambahan yang berpontensi melanggar aturan. Kami akan tindak tegas,” lanjut Syors.

Syors berharap masyarakat pun ikut membantu melakukan pengawasan di lapangan. Masyarakat juga diingatkan untuk menolak politik uang dari paslon tertentu.

“Jadi yang memberi dan yang menerima uang akan dikenai sanksi. Itu aturannya.Masyarakat bisa melaporkannya ke Bawaslu atau Satker,” kata Syors.

Dia menambahkan, patroli juga dilakukan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon yang belum diturunkan. Penertiban APK ini sudah dimulai sejak hari Minggu kemarin.

“Semua APK yang ada kita tertibkan. Satker kami di distrik dan kampung juga sudah kami instruksikan untuk melakukannya,” terang dia.

“Pada masa tenang tidak ada lagi kegiatan sosialisasi. Terutama media sosial agar jangan lagi memunculkan berita tertentu. Kita akan pantau itu,” tegasnya.

Mengawasi petahana

Secara terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, selain patroli di masa tenang, hal lain yang patut diawasi jajaran pengawas pemilu adalah petahana atau kepala daerah yang mencalonkan diri kembali. Jika pada masa kampanye mereka cuti, Minggu (6/12/2020), mereka sudah aktif kembali sebagai kepala daerah maupun wakil.

Terkait hal itu, Abhan meminta seluruh pengawas pemilihan untuk betul-betul mengawasi calon kepala daerah yang merupakan petahana. Sebab, pada hari tenang, terdapat potensi bagi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya.

Demikian pula mengenai penertiban alat peraga kampanye yang merupakan masalah klasik, menurut Abhan, hal itu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan semata ditimpakan pada Bawaslu. Untuk penertiban alat peraga kampanye, KPU dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Bawaslu.

”Kalau KPU tidak mau diajak untuk penertiban, kita bisa merekomendasi bahwa itu merupakan bagian dari pelanggaran administratif KPU. Jadi jangan semua ditimpakan ke jajaran kita karena sebagian alat peraga kampanye juga diproduksi oleh KPU. Idealnya memang menjelang masa tenang, kita sudah menyurati paslon untuk secara sadar menertibkan,” ujar Abhan.

Tugas lainnya adalah memastikan logistik pilkada sampai di setiap lokasi pemungutan suara. Hal itu mencakup ketepatan waktu, jumlah, dan jenis logistik. Sebab, tanpa adanya logistik, pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan.

Dan yang juga harus dipastikan adalah menegakkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 (prokes) pada saat pemungutan suara. Patroli akan dilakukan oleh semua jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS hingga Bawaslu RI. Di daerah, aktivitas ini dikoordinasi oleh Bawaslu kabupaten/kota setempat.

Menjelang akhir masa kampanye, Bawaslu mencatat jumlah kegiatan kampanye dengan metode tatap muka atau pertemuan terbatas terus meningkat. Sedikitnya 64 kegiatan kampanye dibubarkan pengawas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menertibkan sedikitnya 247.732 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan selama 10 hari ketujuh kampanye.

Untuk pelanggaran berupa kampanye di internet, baik berupa iklan maupun hoaks, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, meminta pengawas pemilu untuk segera melaporkan kepada pengawas di atasnya. Demikian pula laporan itu akan lebih baik jika disertai dengan tautan laman pelanggaran yang dimaksud.

”Jangan pernah takut melaksanakan fungsi pengawasan dan jangan pernah ragu karena ini tugas kita bersama,” kata Edward.

Menurut anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, masa tenang bagi masyarakat bisa jadi sebenarnya merupakan masa tidak tenang bagi pasangan calon peserta Pilkada 2020 beserta tim suksesnya. Dalam masa tenang, praktik politik uang dinilai paling rawan terjadi.

Selain mencegah terjadinya pelanggaran, tugas pengawas pemilu adalah memastikan distribusi logistik pilkada, termasuk alat pelindung diri (APD). Sebab, APD merupakan prasyarat pelaksanaan pilkada di tempat pemungutan suara (TPS).  (PB25)

** Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 7 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.