Berita Utama

Bawaslu Tak Optimal Mengakses Data KPU

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah mendapatkan akses atas Sistem Informasi Pencalonan (Silon), aplikasi untuk menghimpun berkas persyaratan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Hanya, lembaga pengawas belum bisa memperoleh secara mendetail jenis data yang diminta untuk bisa diakses.

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, menjelaskan, akses data Silon baru bisa dibuka setelah pengawas pemilu melayangkan tiga surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski belum mendapat secara mendetail jenis data yang bisa diakses, Bawaslu mengatakan, pihaknya tetap akan mempelajari akses tersebut lebih lanjut. “Kami juga akan menanyakan bagaimana akses bagi Bawaslu di daerah,” kata Totok dilansir Tempo, Rabu (24/5/2023).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi amanat kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan. Memeriksa berkas persyaratan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024 menjadi salah satu obyek pengawasan. “Sehingga dibukanya akses data seluas-luasnya menjadi hal penting,” ujar Totok.

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah juga menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan akses data yang optimal dan komprehensif di data Silon sejak dibuka, kemarin. Dia mengatakan akses data Silon hanya diberikan dengan tampilan data yang minim. Padahal, kata dia, Bawaslu perlu mengecek dokumen data bakal calon anggota legislatif dari sejak awal pendaftaran hingga agenda pendaftaran ditutup penyelenggara pemilu pada Minggu lalu, 14 Mei 2023.

“Kami hanya diberikan akses Silon level viewer atau tampilan yang sangat minimalis,” ujar Abdullah, kemarin. Selain tulisan selamat datang, dia melanjutkan, tampilan layar tautan dari KPU Jawa Barat hanya berisikan nama bakal calon anggota legislatif dan asal partainya. Dia menegaskan, Bawaslu sejatinya harus mengawasi tahapan pemilu, termasuk pada sistem pencalonan.

Menurut Abdullah, kondisi itu dinilai menghambat pengawasan Bawaslu dalam dua hal, yakni kelengkapan dokumen bakal calon dan keabsahan berkas. “Pasal 95 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menegaskan, data di Silon diberikan juga ke Bawaslu. Jangan ini sekadar formalitas. Seolah-olah diberikan, tapi tanpa kedalaman akses,” ucap Abdullah.

Dari pengalaman pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, menurut Abdullah, biasanya ada masalah pada data calon, seperti ijazah, kelengkapan berkas, dan larangan kandidat terpidana. Bawaslu perlu melihat kelengkapan dan memastikan keabsahan data para calon itu dengan melihat dokumen autentiknya. “Potensi kecurangan akan muncul jika tidak terkawal,” ujarnya.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dalam pernyataan beberapa hari sebelumnya, mengatakan tidak membatasi akses Silon ke KPU. Akses akan diberikan setelah penyelenggara pemilu memeriksa para bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik kepada KPU. (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.