Berita Utama

Beban Berat Akibat Penugasan Pemerintah

JAKARTA – Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, mengatakan Waskita memanggul beban berat akibat penugasan dari pemerintah untuk menuntaskan pembangunan 14 ruas jalan tol secara cepat dalam waktu yang bersamaan. Beban berat dari penugasan proyek tol tersebut diduga menjadi pemicu direksi Waskita Karya mengakali cara mendapatkan uang yang berujung terjerat kasus rasuah.

Ia mengatakan, BUMN karya tersebut membutuhkan uang pinjaman dari bank untuk bisa mendanai belasan proyek infrastruktur tersebut. Karena itulah, perseroan kemudian memanfaatkan fasilitas supply chain financing (SCF) atau pembiayaan modal usaha dari bank. Waskita lantas membangun belasan ruas tol tersebut menggunakan dana pinjaman dari sejumlah bank. Pinjaman tersebut sudah dikembalikan ke masing-masing bank. “Tapi cara mereka tetap salah, karena ada beberapa proyek (dengan pembiayaan SCF) yang diduga fiktif,” kata Achsanul.

Seperti diketahui, pada kasus teranyar, manajemen perseroan diduga melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan dari beberapa bank. Para pejabat yang kini menjadi tersangka diduga memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dana tersebut ditengarai dipakai untuk membayar utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif.

Peneliti badan usaha milik negara dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai adanya audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK adalah sinyal bahwa ada aksi korporasi atau transaksi yang perlu didalami. Kalau pada akhirnya masih ada persoalan bahkan kasus hukum, ia menilai perseroan belum melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap perkara-perkara yang membelit perseroan.

“Kasus seperti ini mengulang beberapa kejadian serupa sebelumnya. Misalnya, dalam kasus Jiwasraya, di mana BPK sudah menemukan kejanggalan laporan keuangan perusahaan beberapa tahun sebelum kasusnya meledak,” ujar Toto. Ia mengatakan acapkali temuan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan BPK tidak ditindaklanjuti dengan semestinya oleh pihak teraudit sehingga masalahnya tak bisa diselesaikan lebih awal.

Menurut dia, semestinya, kalau sebuah masalah telah menjadi temuan BPK, pada pemeriksaan tahun berikutnya masalah tersebut selesai. Kalau masih ada temuan, bahkan berujung pada kasus hukum, artinya penegakan hukumnya patut diduga tidak berjalan. Ia mengatakan masalah yang menjerat Waskita ini harus dibenahi dengan memperkuat kualitas pengawasan.

Pada kasus rasuah terbaru yang menjerat perusahaan, Toto mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan. Semestinya, sebagai perusahaan terbuka, Waskita menerapkan tata kelola yang baik. Emiten berkode WSKT tersebut pun seharusnya diawasi dewan komisaris melalui komite audit dan kantor akuntan publik. “Jajaran dewan komisaris mesti diperkuat anggota yang memang paham bisnis sehingga bisa paham dinamika yang terjadi,” kata dia.

Toto mewanti-wanti agar pembenahan segera dilakukan. Musababnya, tanpa itu, kepercayaan investor kepada perusahaan pelat merah bisa luntur. “BUMN IDX20 Index bisa merosot tajam kalau investor mulai tidak percapa adanya praktik good corporate governance (GCG) di BUMN,” kata dia.

Senada dengan Toto, Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta, mengatakan investor pada dasarnya berharap Waskita akan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga bisa memberikan performa positif bagi kinerja perseroan di masa depan. “Fokusnya ke peningkatan GCG. Iktikad dalam penerapan GCG ke depannya harus diperkuat,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.