Berita Utama

Beda Pendapat Soal Pentingnya Komunike

JAKARTA – Perkara komunike menimbulkan silang pendapat di kalangan akademikus dan ekonom. Sebagian pihak mengatakan tidak tercapainya kesepakatan dalam bentuk komunike menunjukkan kegagalan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Meski demikian, ada pula yang menyatakan dokumen tersebut tak begitu penting lantaran sifatnya tidak mengikat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai nihilnya komunike bisa disebut sebagai kegagalan dalam penyelenggaraan pertemuan G20 kali ini. Musababnya, hal itu menunjukkan hajatan tahunan tersebut tidak mencapai kesepakatan. “Kalau tidak ada komunike di Bali, artinya anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa dibilang terbuang percuma untuk penyelenggaraan presidensi G20,” ujarnya.

Padahal, kata Bhima, pertemuan G20 tahun lalu yang berlangsung di tengah situasi pandemi dan perang dagang pun bisa menghasilkan 61 poin pernyataan G20 Leaders’ Declaration. “Jadi, kalau tidak ada komunike, ini bisa dibilang G20 paling gelap pada sepanjang penyelenggaraan G20. Belum pernah terjadi,” ujarnya.

Senada dengan Bhima, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono, mengingatkan bahwa kehadiran komunike dalam pertemuan G20 tidak bisa dipandang remeh meskipun bukan sebuah keharusan. Sebab, kehadiran komunike yang dihasilkan dari kesepakatan peserta penting untuk menunjukkan kesepahaman dan komitmen semua peserta terhadap suatu isu. “Tentu langkah-langkah konkret dari forum non-binding seperti G20 ini akan jauh lebih kredibel jika diawali dengan adanya sebuah komunike bersama,” tutur dia.

Adapun Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan, menilai ada atau tidak adanya komunike tak dapat dijadikan acuan keberhasilan pertemuan G20. Sebab, forum G20 pun tidak terlalu mengikat para anggotanya. Jadi, apa pun dokumen atau putusan yang dihasilkan hanya cukup diketahui tanpa harus adanya kewajiban untuk implementasinya.

“Namun, terlepas dari itu semua, hasil pertemuan G20 harus mampu mengangkat isu-isu global terbaru yang menjadi perhatian seluruh masyarakat global, baik dari negara maju maupun berkembang,” ujar dia. Selain itu, menurut Fajar, G20 harus tetap konsisten menggaungkan pentingnya kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi. Terlebih di tengah tensi geopolitik dan geoekonomi saat ini.

Senada dengan Fajar, guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai komunike tidak terlalu penting lantaran bukan dokumen hukum yang mengikat negara-negara G20, melainkan bersifat komitmen moral. Di samping itu, ia menduga komunike sulit disepakati. Salah satunya pada isu perang Rusia dan Ukraina.

Musababnya, ada negara yang menghendaki perang di Ukraina dihentikan, tapi ada pula yang menganggap pernyataan tersebut tidak relevan dalam pertemuan G20. “Yang penting adalah pembahasan agenda ihwal terobosan yang perlu dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi dunia agar ada kesepahaman antarnegara,” ujar dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.