Berita Utama

Belanja Negara 2024 untuk Papua Barat Sebesar Rp 17,25 Triliun

MANOKWARI — Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 pemerintah pusat untuk Papua Barat, dengan total belanja negara, sebanyak Rp 17,25 triliun. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, pada acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan secara digital, Senin (11/12/2023), menyebut nominal ini meliputi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 11,35 triliun dan belanja Kementerian/lembaga sebesar Rp 5,9 triliun.

Purwadhi menyebut, alokasi anggaran TKD sebesar Rp 11,35 triliun itu akan disalurkan untuk 8 pemerintah daerah, yaitu: Pemprov Papua Barat menerima Rp 3,13 triliun, Pemerintah Kabupaten Manokwari Rp 1,23 triliun, Fakfak Rp 1,34 triliun, Teluk Bintuni Rp 2,08 triliun, Teluk Wondama Rp 914,10 miliar, Kaimana Rp 1,09 triliun, Pegunungan Arfak Rp 826,88 miliar, dan Manokwari Selatan Rp 722,07 miliar.

Adapun alokasi TKD tersebut meliputi dana bagi hasil (DBH) Rp 3,24 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 4,32 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 828,21 miliar, DAK nonfisik Rp 511,31 miliar, dana insentif fiskal Rp 14,41 miliar, dana otonomi khusus Rp 1,75 triliun, serta dana desa Rp 681,14 miliar.

Alokasi belanja APBN 2024 di Papua Barat. Sumber: Kanwil DJPb Papua Barat

Menurut Purwadhi, belanja TKD akan difokuskan untuk penggajian pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) utamanya guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik serta operasional sekolah, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.

“Yang paling penting juga untuk menangani kemiskinan dan stunting, yang di Papua Barat belum mendekati angka nasional,” ujarnya.

Ia lalu mengingatkan, seluruh kepala daerah dan pengelola TKD di Papua Barat untuk memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 melalui lima langkah strategis.

Pertama, pengelola TKD dan APBD 2024 diprioritaskan untuk perbaikan layanan publik demi meningkatkan kinerja pembangunan daerah terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Kedua, memperbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan menciptakan kesempatan kerja.

Ketiga, memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat sehingga pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras.

Keempat, mendorong penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Kelima, melaksanakan monitoring serta mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

“yakni menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi,” kata dia.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga menyalurkan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,9 triliun, yang dilaksanakan oleh 41 kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja sebanyak 266 Satuan Kerja.

Alokasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp1,61 triliun, belanja barang Rp2,53 triliun, belanja modal Rp1,74 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp0,53 miliar.

Purwadhi juga mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja kementerian/lembaga di Papua Barat agar melaksanakan anggaran yang tersedia itu secara disiplin, efisien, dan efektif dengan memperhatikan lima hal.

Pertama, belanja harus sesuai prioritas yang difokuskan pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, tidak korupsi, serta sinkronkan pembangunan pusat dan daerah.

Kedua, mengantisipasi ketidakpastian melalui prioritas anggaran (automatic adjustment).

Ketiga, percepat pelaksanaan anggaran pada awal tahun 2024 sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keempat, perkuat sinergi dan kerja sama antar-program dan antar-kegiatan lintas kementerian/lembaga, antar-pusat dan daerah, serta antar-pemerintah dan badan usaha.

Kelima, menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat.

Penyerahan DIPA dan TKD secara online itu, kata Purwadhi, disebut memangkas 12 proses menjadi hanya 4 proses.

“Pemangkasan ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa proses ini sebagai penyederhanaan birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto memaparkan alokasi belanja APBN 2024 di Papua Barat, Senin (11/12/2023).

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, berharap para kepala daerah di Papua Barat segera melakukan penyelarasan rencana kerja dengan sasaran kerja pemerintah pusat 2024 melalui dana TKD dan APBD 2024. Tujuannya untuk memperbaiki layanan publik serta meningkatkan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta pekerjaan umum. Ia juga meminta daerah memperbaiki kebijakan dan administrasi perpajakan serta menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja.

“Perkuat juga harmonisasi dan sinergi APBD dengan kebijakan fiskal APBN agar pembangunan bisa bergerak selaras,” kata Ali Baham.

Menurut Ali Baham, pemerintah daerah perlu mendorong pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memonitor dan mendorong sinergitas pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam percepatan prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi.

Ia lalu berpesan agar seluruh kepala daerah dan pengelola TKD di Papua Barat berbelanja sesuai prioritas dengan fokus pada hasil, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta tidak korupsi.

“Termasuk mengantisipasi ketidakpastian melalui prioritas anggaran,” ucap dia.

Selanjutnya, ia meminta  seluruh satuan kerja mempercepat eksekusi pelaksanaan anggaran pada awal tahun sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat segera.

Ia menambahkan perlu ada sinergi dan kerjasama antar program dan kegiatan lintas kementerian dan lembaga, antar pusat dan daerah, serta pemerintah dengan badan usaha.

“Tentu dengan terus menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata Ali Baham Temongmere. (sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.