Berita Utama

Benang Kusut Tumpang-Tindih Lahan

JAKARTA – Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengaku kesal lantaran pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum juga duduk bersama untuk merampungkan masalah tumpang-tindih hak guna usaha (HGU).

Padahal KPK sudah lama meminta kedua lembaga tersebut membahas urusan HGU bersama-sama untuk mempercepat agenda reforma agraria. “Sudah, langsung saja sinkronisasi, yang dicabut mana, yang diterbitkan yang mana,” kata Pahala, Senin (9/1/2023).

Sinkronisasi yang dimaksudkan Pahala merupakan bagian dari proses overlay peta tumpang-tindih peruntukan lahan. Selama ini, kata dia, KPK menemukan banyak masalah dalam tata kelola penerbitan HGU. Padahal urusan tersebut mesti dituntaskan untuk membangun Kebijakan Satu Peta, yang dikonsolidasi tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai bagian dari reforma agraria.

Tim Stranas PK terdiri atas sejumlah ahli, KPK, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Mereka berfokus mengawal implementasi Kebijakan Satu Peta dari 85 peta tematik. Peta tematik tersebut menjadi kewenangan 19 kementerian dan lembaga sebagai wali data, di antaranya Kementerian ATR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pahala menceritakan pernah memanggil Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra serta Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Ruandha Agung, ke kantor KPK pada pertengahan tahun lalu. Pahala meminta keduanya bersedia menyodorkan detail peta HGU, peta pengukuhan kawasan hutan, dan peta rencana pengukuhan kawasan hutan.

Ketiga jenis peta itu akan diintegrasikan dan disinkronisasi pada lima provinsi yang menjadi obyek percontohan Kebijakan Satu Peta. Kelima provinsi tersebut adalah Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. Namun rencana tersebut tertunda akibat BPN Perwakilan Riau menolak membuka data. Padahal Riau disepakati menjadi sorotan utama percontohan penyelesaian tumpang-tindih HGU.

Beberapa bulan kemudian, kata Pahala, Kementerian ATR bersedia membuka data HGU di lima provinsi tersebut. Namun data BPN juga tumpang-tindih dengan perizinan yang mereka terbitkan. “Ternyata sesama data BPN sendiri tumpang-tindih,” kata Pahala.

Ia lantas meminta tolong kepada Surya Tjandra agar menyelesaikan masalah tersebut. Tapi, masalah belum sempat dibereskan, Surya Tjandra diganti dari posisi Wakil Menteri ATR.

Pahala mengaku sudah menyampaikan urusan tersebut kepada Menteri ATR Hadi Tjahjanto pada 4 Januari lalu. Ia mengingatkan ihwal tanggung jawab Kementerian ATR untuk merampungkan rencana detail tata ruang (RDTR) yang tak akan rampung jika Kebijakan Satu Peta belum tuntas. Pahala menyebutkan juga sudah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar agar bersedia menyelesaikan masalah tumpang-tindih lahan pada lima provinsi itu dan mendapat respons positif.

Masalah Ego Kementerian dan Lembaga

Fungsional pada Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, Niken Ariati, menjelaskan, implementasi Kebijakan Satu Peta dimulai ketika mereka mendorong perbaikan tata kelola perkebunan sawit di lima provinsi pada 2019. “Data yang terkompilasi dan diintegrasikan antara lain ILOK (izin lokasi), IUP, HGU, dan IGT (informasi geospasial tematik) ihwal tata ruang, kehutanan, serta pertambangan,” kata Niken.

Ia menjelaskan, peta HGU telah dikompilasi sejak 2020. Dari hasil kompilasi itu didapati 514.303 hektare HGU berada di kawasan hutan. Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua kawasan hutan itu bisa dilepaskan. Lalu ada HGU yang mendapat pelepasan kawasan hutan, tapi tidak sesuai dengan peta pelepasan kawasan hutan sehingga menimbulkan konflik baru di lapangan.

Persoalan lain, kata Niken, adalah implementasi plasma atau kebun masyarakat dari HGU yang dilepaskan juga memicu masalah. Kemudian ada tumpang-tindih antara pemegang HGU dan hak milik.

Menurut Niken, berbagai persoalan itu diselesaikan melalui tatakan berbasis RTRW, kawasan hutan, dan batas daerah, lalu diintegrasi dengan RDTR. Mereka juga menempuh mekanisme penyelesaian tumpang-tindih hak atas tanah dan perizinan dalam kawasan hutan.

Seorang sumber internal di tim Stranas PK menceritakan persoalan tumpang-tindih HGU terjadi karena ada dualisme dalam konsep penerbitan administrasi pertanahan. “Di satu sisi BPN memiliki masalah karena ditemukan ada sertifikat hak milik di atas HGU,” kata dia. “Data yang disetor ke kami, satu bidang tanah bisa dimiliki oleh lima orang sekaligus.”

Sementara itu, KLHK juga enggan menyelesaikan masalah tumpang-tindih tersebut karena berkukuh menerapkan sanksi administrasi kepada pemegang HGU yang berada di kawasan hutan. Kementerian ATR tak bersedia mengikuti cara KLHK. Mereka meminta agar ada pelepasan kawasan hutan terhadap HGU yang berada dalam kawasan hutan. “Stranas PK memfasilitasi agar ada penelaahan bersama. Peta dikumpulkan jadi satu untuk melihat masalah pada lima provinsi tersebut,” ujar sumber itu. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.