Berganti Rancangan setelah Dikritik

JAKARTA – Draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) berulang kali berubah setelah menuai sorotan publik. Draf RUU Sisdiknas yang disusun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu sudah tiga kali berubah sejak muncul versi pertama pada Januari lalu.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Anindito Aditomo, mengakui perubahan berkali-kali draf RUU tersebut. Perubahan itu terjadi karena Kementerian Pendidikan masih mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan.

“Draf usulan ini juga perlu disepakati oleh semua kementerian dan lembaga pemerintahan terkait sehingga draf saat ini masih terus berubah,” kata Anindito, kemarin.

Dia mengatakan pemerintah akan segera menyerahkan draf RUU Sisdiknas ke Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, RUU tersebut akan dibahas bersama dan dikaji secara luas dengan melibatkan masyarakat.

Draf pertama RUU Sisdiknas beredar di kalangan terbatas pada Januari lalu. Pada bagian atas draf itu tertulis “Rancangan terbatas, tidak untuk disebarluaskan”. Meski dirahasiakan, draf awal ini tetap sampai ke berbagai pihak hingga menuai sorotan. Sebagian besar pegiat pendidikan dan organisasi keagamaan menyoroti penghapusan kata “madrasah” dalam RUU Sisdiknas.

Di tengah maraknya sorotan tersebut, Kementerian Pendidikan menggelar diskusi dengan pegiat pendidikan, tokoh pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, akhir Januari lalu. Pengurus pusat Muhammadiyah ikut hadir dalam diskusi daring tersebut.

Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Alpha Amirrachman, mengatakan lembaganya mengutus dua orang perwakilan dalam diskusi tersebut. “Diskusi itu berlangsung singkat,” kata Aplha, kemarin.

Ia juga mengatakan tidak semua pihak yang hadir dalam diskusi tersebut mendapat draf RUU Sisdiknas. Akibatnya, peserta lebih banyak memberikan masukan secara umum kepada Kementerian Pendidikan. “Setelah itu, pihak Kementerian Pendidikan berjanji menampilkan draf berikutnya di website mereka, tapi sampai sekarang tidak ditampilkan juga,” kata dia.

Alpha belum mendapat draf teranyar RUU Sisdiknas dari Kementerian Pendidikan. Kondisi itu membuat lembaganya dan pegiat pendidikan kesulitan memberikan masukan kepada pemerintah.

Kementerian Pendidikan menyebutkan pihaknya mengubah wajib belajar 9 tahun menjadi 10 tahun. Satu tahun tambahan wajib belajar itu adalah kelas prasekolah sebelum kelas satu. Pemerintah juga mempertegas perbedaan pendanaan pemerintah antara wajib belajar dan non-wajib belajar.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, mengatakan, hingga saat ini, Komisi Pendidikan masih menunggu draf usulan RUU Sisdiknas dari pemerintah. Informasi yang diperolehnya, pemerintah masih mengakomodasi berbagai masukan dan catatan dari pelbagai kalangan terkait dengan draf RUU Sisdiknas. Di samping itu, kata dia, masih ada sejumlah pasal yang menuai penolakan dan kritikan publik. “Seharusnya tenangkan dulu suasana publik, utamanya stakeholder pendidikan,” kata dia.

Dia menyarankan agar pemerintah mengajak semua stakeholder untuk meredam kegaduhan. Pemerintah juga perlu membentuk panitia kerja nasional penyusunan RUU Sisdiknas. Panitia kerja tersebut akan mengakomodasi aspirasi publik.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengatakan, setelah naskah akademis dan draf usulan dari pemerintah sampai ke Senayan, Badan Legislasi DPR akan menyerahkan pembahasan RUU kepada panitia khusus atau komisi tertentu.

Abdul menjelaskan, RUU Sisdiknas nantinya belum tentu masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. Ia mengatakan pemerintah lebih dulu harus memenuhi lima syarat pendekatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. “Pemerintah harus lebih aktif dan memenuhi syarat sebelum jadi prioritas,” katanya.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan selama ini pemerintah kurang melibatkan pegiat pendidikan dalam perencanaan RUU Sisdiknas. Dalam uji publik, kata dia, stakeholder yang hadir hanya diberi waktu lima menit untuk mengemukakan pandangannya. Padahal pegiat pendidikan seharusnya diberi kesempatan membedah naskah akademis dan draf RUU Sisdiknas secara komprehensif. “Saat uji publik, tidak ada dialog konstruktif antara stakeholder dan pemerintah,” kata Satriawan.

Masalah lain, kata dia, draf RUU Sisdiknas tidak bisa diakses publik secara leluasa. Kementerian Pendidikan justru cenderung tertutup dan membatasi hak publik selama penyusunan draf RUU Sisdiknas.

Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema, mengakui bahwa draf RUU Sisdiknas sulit diakses oleh publik. Kondisi itu mengesankan Kementerian Pendidikan kurang transparan dalam penyusunan naskah akademis hingga draf RUU Sisdiknas. Dalam naskah akademis yang diperolehnya juga tidak terdapat nama tim penyusun. “Absennya nama tim penyusun membuat nihilnya pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan RUU Sisdiknas,” katanya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: