Berita Utama

Berharap Kriminalisasi Pers Tak Berulang

JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin, mengapresiasi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Badan Reserse Kriminal Polri. Ia menilai perjanjian kerja sama tersebut akan memperkuat nota kesepahaman (MoU) kedua lembaga yang terbit lebih dulu, serta keberadaannya diharapkan mampu menghapus kriminalisasi pers.

“Secara iktikad, untuk dekriminalisasi kerja jurnalistik harus diapresiasi. MoU sebelumnya cukup membantu dalam menahan laju kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik,” kata Ade, Kamis (10/11/2022).

Ade mengakui keberadaan nota kesepahaman kedua lembaga pada 2017 terbukti belum mampu menyetop kriminalisasi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Karena itu, ia berharap perjanjian kerja sama ini dapat meniadakan kasus kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

Kamis pekan lalu, Dewan Pers dan Bareskrim menandatangani perjanjian kerja sama tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum ihwal penyalahgunaan profesi wartawan. Perjanjian ini merupakan turunan dari Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Bareskrim tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengatakan perjanjian kerja sama tersebut memuat kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers tentang penanganan sengketa pers. Ia mencontohkan, ketika ada masyarakat yang membuat laporan ke polisi tentang karya jurnalistik, kepolisian harus mengembalikan masalah itu ke Dewan Pers.

Selanjutnya, Dewan Pers akan memeriksa produk tersebut masuk kategori produk pers atau bukan. Jika memenuhi kategori karya jurnalistik, Dewan Pers akan memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam karya jurnalistik tersebut. Lalu Dewan Pers akan menjatuhkan sanksi kepada media massa yang bersangkutan ketika terbukti melanggar etik. Sanksi etik berupa permintaan maaf, memuat hak jawab, serta menurunkan berita. “Tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers,” kata Arif.

Ia menambahkan, Dewan Pers dan kepolisian akan menindaklanjuti perjanjian kerja sama tersebut dengan menggelar sosialisasi serta pelatihan kepada penyidik polisi di seluruh Indonesia. Arif berharap penyidik kepolisian memahami isi perjanjian itu dan melindungi kerja-kerja jurnalistik. “Sehingga penyidik punya perspektif melindungi kerja jurnalis,” ujarnya.

Ade Wahyudin berpendapat, Dewan Pers berkewajiban mengawasi agar nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama kedua lembaga benar-benar dipatuhi. Sebab, selama ini sejumlah wartawan tetap menjadi korban kriminalisasi meski Dewan Pers menyatakan produk yang dipersoalkan merupakan karya jurnalistik.

Menurut Ade, kepolisian seharusnya mempunyai mekanisme pemberian sanksi kepada penyidik yang tetap melanjutkan proses hukum atas karya jurnalistik, meski Dewan Pers sudah memberi penilaian. Sepengetahuan Ade, selama ini tidak ada penyidik polisi yang dihukum atau dikenai sanksi ketika melanggar nota kesepahaman.

“Perjanjian membutuhkan daya paksa yang cukup agar bisa diterapkan secara merata di semua kantor kepolisian,” kata Ade.

Arif menjelaskan, memang tidak ada klausul tentang sanksi dalam perjanjian kerja sama kedua lembaga. “Tapi dalam perjanjian kerja sama ditegaskan bahwa polisi harus berkoordinasi dengan Dewan Pers jika menerima laporan masyarakat perihal karya jurnalistik,” kata dia.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ikut mengapresiasi perjanjian kerja sama ini. Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, berharap perjanjian kerja sama ini menjadi pedoman teknis dalam penanganan sengketa pers. “Kami berharap kepolisian dari tingkat polsek, polres, hingga polda berpegang pada perjanjian kerja sama ini supaya tidak ada lagi sengketa pers yang diproses secara pidana,” ucapnya.

Erick mengatakan selama ini kriminalisasi terhadap wartawan tetap terjadi meski ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri. Sesuai dengan catatan AJI, kata dia, ada tiga kasus terbaru kriminalisasi terhadap jurnalis. Tiga perkara itu menggunakan pasal-pasal pencemaran nama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Misalnya, jurnalis Berita.news asal Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul, divonis 3 bulan penjara karena dituduh mencemarkan nama saat menulis berita tentang dugaan korupsi, November tahun lalu. Padahal Dewan Pers sudah menyelesaikannya lewat sengketa pers, tapi kepolisian mengabaikannya.

Selanjutnya, Muhammad Sadli Saleh, jurnalis di Buton, Sulawesi Tenggara, divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena mengkritik kebijakan Bupati Buton Tengah Samahudin pada Maret 2020. Lalu Pemimpin Redaksi Banjarhits, media online di Kalimantan Selatan, Diananta Putera Sumedi, divonis 3 bulan 15 hari penjara oleh Pengadilan Kotabaru pada Agustus 2020. Diananta dinyatakan melanggar UU ITE akibat tulisannya tentang perusahaan Jhonlin Group, yang diduga menyerobot lahan warga di Kalimantan Selatan.

Erick menyebutkan masih ada sejumlah kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dalam tahap penanganan kepolisian. “Tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus itu akan lanjut ke meja hijau kalau tidak dicegah,” kata dia.

Ia berharap kepolisian tidak sewenang-wenang menangani laporan masyarakat mengenai pemberitaan setelah adanya perjanjian kerja sama tersebut.

Di samping kriminalisasi pers, Erick Tanjung mengatakan pekerjaan rumah berikutnya bagi semua pihak, termasuk Dewan Pers dan kepolisian, adalah menyetop kekerasan terhadap jurnalis. Umumnya, jurnalis mengalami kekerasan fisik ataupun psikis saat bekerja serta kekerasan digital hingga peretasan akun media sosial. “AJI mencatat sampai sekarang kasus-kasus tersebut belum diproses,” ujar Erick. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.