Berita Utama

Berselisih Akibat Formula E

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango melontarkan kritik internal pada pekan lalu. Ia meminta tak ada orang di KPK yang cenderung menonjolkan diri sendiri. “Harusnya ini menjadi peringatan bagi kami untuk menghindari style kerja yang cenderung one-man show,” kata Nawawi, Kamis (2/2/2023).

Meski sindiran itu merupakan respons atas kritik pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, tiga sumber internal menyebutkan omongan Nawawi itu tak terlepas dari kontroversi penanganan kasus Formula E.

Sebelum Nawawi membuat penyataan itu, kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona, menagih janji Ketua KPK Firli Bahuri saat memeriksa Lukas sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan infrastruktur di Papua, di kediaman Lukas, Jayapura, pada 3 November 2022.

Tiga sumber di KPK dan lembaga penegak hukum lainnya mengatakan kasus Lukas itu memantik kekesalan Nawawi yang lebih dulu kecewa dalam penanganan kasus Formula E. Nawawi kecewa ketika Firli menemui pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 10 Januari lalu.

Kala itu, Firli ditemani dua Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan Johanis Tanak, Deputi Penindakan Karyoto, Direktur Penyelidikan Endar Priantoro, serta satuan tugas penyelidikan, penindakan, dan penuntutan KPK. Mereka bertemu dengan anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, lalu meminta BPK mengaudit kerugian negara dalam kegiatan Formula E.

Dalam pertemuan itu, tim KPK memaparkan perkembangan pengusutan kasus Formula E dengan kesimpulan belum cukup bukti naik ke tahap penyidikan. Namun, saat ekspose di BPK itu, pimpinan KPK justru berdebat dengan jajaran kedeputian penindakan. “Nawawi tidak diberi tahu dan tak diajak dalam pertemuan dengan BPK itu,” kata sumber ini, pekan lalu.

Johanis pernah menjelaskan ihwal kunjungan mereka ke BPK pada 10 Januari lalu. Ia mengatakan kedatangan KPK tersebut bukan bertujuan memaksa BPK mengaudit kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Tim penindakan KPK hanya melakukan gelar perkara agar BPK mengetahui konstruksi kasus Formula E. “Supaya BPK mengetahui permasalahannya dan mempelajari dokumen yang diperlukan untuk melakukan audit,” kata Johanis.

Nawawi lantas mengadukan Firli ke Dewan Pengawas KPK dengan tuduhan melanggar kode etik karena menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan kasus Formula E. Namun, dua sumber internal di KPK dan lembaga penegak hukum lainnya mengatakan Nawawi kemudian mencabut laporannya ke Dewan Pengawas tersebut. “Agar tidak gaduh,” kata penegak hukum ini. Teman dekat Nawawi sebagai hakim juga membenarkan bahwa koleganya itu sudah mencabut laporannya ke Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, menyatakan tak ada laporan Nawawi ihwal Firli. Anggota lain di Dewan Pengawas memberikan keterangan berbeda, tapi ia tak bersedia keterangannya dikutip.

Sebelum melayangkan laporan ke Dewan Pengawas, Nawawi berulang kali berbeda pendapat dengan Firli dalam penanganan Formula E. Sejumlah sumber Tempo di KPK menyebutkan perbedaan pendapat antara Firli dan Nawawi tergambar dalam berkali-kali gelar perkara Formula E.

Musababnya, Firli terus mendesak tim penyelidik menaikkan status pengusutan Formula E dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, sebagai tersangka. Tapi, dalam dua gelar perkara terakhir, Firli melunak dengan mengusulkan pengusutan Formula E ditingkatkan ke tahap penyidikan tanpa disertai penetapan tersangka.

Pendapat Firli itu didukung Alexander dan Johanis Tanak. Sedangkan Nawawi mendukung pendapat penyelidik yang menyimpulkan bahwa tim belum menemukan dua bukti yang cukup untuk melanjutkan penanganan perkara ke penyidikan. Karyoto; Endar Priantoro; Direktur Penyidikan, Asep Guntur Rahayu; dan Direktur Penuntutan, Fitroh Rohcahyanto—yang memilih kembali ke Kejaksaan Agung pada akhir Januari lalu—sejalan dengan kesimpulan tim penyelidik.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berdalih, semua pemimpin KPK intens berkoordinasi dalam membahas dan mengambil keputusan karena menganut prinsip kolektif kolegial. Meski begitu, Ali menjelaskan, setiap pemimpin KPK melakukan pembagian kerja atas dasar pertimbangan efektivitas. “Pimpinan akan lebih berfokus pada tugas-tugas tertentu,” kata dia.

Di tengah kontroversi penanganan kasus Formula E, Firli Bahuri disebut-sebut tetap berusaha agar kasus Formula E dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Upaya terbaru mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri itu adalah berusaha mengganti pejabat lembaganya yang berseberangan dengannya.

Misalnya, kata dua sumber internal KPK dan kepolisian, Firli bersurat kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dua pekan lalu. Surat itu berisi permintaan agar Kapolri menarik Karyoto dan Endar Priantoro kembali ke kepolisian.

Di luar Karyoto dan Endar, Fitroh Rohcahyanto lebih dulu kembali ke lembaga asalnya, yaitu Kejaksaan Agung. Fitroh semestinya menjabat Direktur Penuntutan selama lima tahun terhitung sejak 2019. Tapi ia memilih mundur karena diduga tak bersedia terus ditekan untuk menyetujui pengusutan kasus Formula E naik ke tahap penyidikan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.