Bersiap dengan Tanggapan dan Diplomasi

JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya merumuskan jawaban atas permintaan klarifikasi para pemegang amanat prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB). Surat itu dikirimkan pada akhir tahun lalu kepada perwakilan tetap Indonesia di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dan berisi permintaan klarifikasi atas dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Berbagai lembaga pemerintah yang disebutkan dalam surat itu tengah mengumpulkan data untuk mengklarifikasinya. Dalam waktu dekat, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan akan mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun tanggapan pemerintah. “Ini merupakan prosedur biasa,” kata Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Soemarno, kemarin.

Para pemegang amanat prosedur khusus (special procedures mandate holders/SPMH) Dewan HAM PBB merupakan sejumlah profesional yang bekerja secara mandiri untuk PBB. Mandat di bawah Dewan HAM PBB yang diisi para ahli, pelapor khusus, dan anggota kelompok kerja ini menerima aduan dan informasi soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di suatu tempat.

Di Papua, mereka menemukan indikasi adanya dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap penduduk Papua, termasuk anak-anak. Ada juga dugaan penghilangan paksa, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan pemindahan paksa puluhan ribu orang asli Papua pada April hingga November 2021.

Para pemegang mandat PBB ini, di antaranya, menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM. Salah satunya, pembunuhan di luar hukum terhadap keluarga Patianus Kogoya pada Juni 2021. Patianus, istri, dan adiknya ditembak polisi yang melakukan razia di Kampung Niporolome, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam berbagai pemberitaan media Indonesia saat itu, Kepolisian RI menyebutkan keluarga Patianus tewas ketika polisi melakukan kontak senjata dengan kelompok bersenjata pembebasan Papua.

Namun surat SPMH menyebutkan bahwa Patianus adalah kepala desa yang tengah berusaha mengamankan warga ketika ada razia polisi. Ia mengenakan seragam pegawai dan bahkan menunjukkan KTP kepada polisi agar tak dikira bagian dari tentara pemberontak.

Kementerian Polhukam menegaskan, TNI dan kepolisian akan mengklarifikasi poin-poin tudingan dalam laporan khusus itu. Kementerian menyebutkan akan memberikan fakta dan data yang sebenarnya dari berbagai kasus yang disorot tersebut.

Ada empat kasus pembunuhan di luar hukum lainnya yang disorot SPMH. Mereka juga menyoroti pemindahan paksa sekitar 2.000 warga asli Papua di Kiwirok dan sekitarnya, di Kabupaten Pegunungan Bintang, akibat razia polisi dan tentara Indonesia saat terlibat konflik dengan kelompok pemberontak Papua pada Oktober lalu. Para kelompok bersenjata itu awalnya masuk ke kampung dan saling tembak dengan polisi. Mereka lalu membakar sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah dan puskesmas, sehingga menyebabkan banyak penduduk melarikan diri agar selamat.

Ini bukan pertama kalinya SPMH menyoroti pelanggaran HAM terhadap orang Papua. Setidaknya surat permintaan klarifikasi serupa pernah dikirim sembilan kali kepada perwakilan tetap Indonesia untuk Dewan HAM PBB. Bahkan sejumlah dugaan pelanggaran HAM juga disorot dalam laporan Dewan HAM PBB. Namun pemerintah Indonesia juga selalu menjawab dengan membantah adanya pelanggaran HAM di Papua.

Dugaan pelanggaran HAM yang disorot PBB kali ini jauh lebih banyak dan lebih detail dibanding laporan-laporan sebelumnya. Seorang pejabat pemerintah yang mendapat salinan surat ini menyebutkan ada keinginan pemerintah untuk menjawab sediplomatis mungkin dalam tanggapan. Sebab, Indonesia tengah berjuang agar bisa kembali dipilih sebagai presidensi Dewan Keamanan PBB.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan permintaan klarifikasi itu merupakan hal biasa dalam dunia diplomasi. Ia menuturkan rapat koordinasi dengan Kemenko Polhukam akan merumuskan jawaban-jawaban tersebut. “Kita tunggu saja keterangan dari Kementerian Polhukam,” kata Faizasyah.

Perwakilan tetap Indonesia untuk Dewan HAM PBB merujuk kepada Kementerian Luar Negeri mengenai permintaan wawancara awak media tentang surat klarifikasi pelapor khusus PBB soal Papua tersebut.

“Kami menyarankan agar dapat berpartisipasi pada press briefing Kemlu pada Kamis (hari ini, red),” kata Anindityo Adi Primasto dari kantor perwakilan tetap Indonesia untuk Dewan HAM PBB di Jenewa. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: