Berita Utama

Besar Anggaran, Minim Pengawasan

JAKARTA – Peneliti bidang pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Albert Purwa, mengkritik kinerja parlemen dalam mengawasi penyerapan anggaran oleh pemerintah. Rekomendasi yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai sama sekali tidak kritis. Padahal realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berada di bawah 80 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Albert mencontohkan sikap Komisi V DPR yang lembek terhadap rendahnya realisasi serapan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Realisasi serapan anggaran lembaga itu pada 2022 hanya 63,34 persen. Hal yang sama terjadi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang hanya memiliki realisasi serapan 73,39 persen. Capaian tersebut dinilai rendah tanpa adanya kritik dari Komisi V.

Komisi V justru mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang serapan anggarannya hanya 70,71 persen. Apresiasi juga diberikan kepada Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki realisasi 75,65 persen dan 69,41 persen. “Komisi V hanya meminta untuk mempercepat realisasi anggaran,” ucap Albert.

Komisi X juga bersikap tumpul terhadap realisasi anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang hanya 71,58 persen, dengan sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp 24,3 triliun. Bahkan DPR sama sekali tidak menyemprit kementerian tersebut atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan banyaknya persoalan penganggaran.

Albert menilai rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah merupakan indikasi bahwa DPR tidak rutin mengontrol dan mengevaluasi kerja pemerintah. Justru parlemen serta-merta memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada hampir seluruh badan usaha milik negara (BUMN). Penambahan modal tersebut disetujui pada November 2022 atau hanya menyisakan waktu satu bulan sebelum masa realisasi ditutup. Penambahan modal ini justru berpotensi disalahgunakan.

Anehnya, kata Albert, parlemen sama sekali tidak menindaklanjuti temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2022. Padahal BPK memiliki 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan dengan nilai potensi kerugian negara Rp 18,37 triliun. Semestinya DPR mempersoalkan berbagai temuan BPK atas potensi kerugian negara di setiap kementerian atau lembaga negara.

Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan temuan dan audit BPK selalu menjadi materi dalam rapat-rapat di parlemen. “Rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti pemerintah,” ucap Said.

Badan Anggaran juga mengklaim mendalami setiap laporan keuangan pemerintah. Karena itu, dia menepis anggapan bahwa kinerja DPR melempem. Said justru menuding kritik organisasi masyarakat sipil itu sebagai upaya mencari popularitas dengan cara mengkerdilkan kerja-kerja DPR. “Kalau mau obyektif, sajikan data yang utuh,” katanya. “Mereka yang mengawasi kinerja DPR datang ke DPR, sampaikan ke pimpinan DPR atau pimpinan masing-masing alat kelengkapan Dewan.”

Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, tak memungkiri bahwa anggaran pada sektor pendidikan menjadi salah satu yang terbesar. Nilainya mencapai Rp 621 triliun dalam APBN 2022. “Namun kinerja sektor pendidikan belum optimal,” ucap dia.

Gobel menyebutkan anggaran pendidikan bukan semata ditujukan untuk membangun gedung-gedung sekolah. “Sebab, yang terpenting adalah isinya.” Gobel juga menyoroti Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan yang belum bersinergi membangun pendidikan ke arah kedaulatan pangan.

Padahal, menurut Gobel, persoalan pertanian di Indonesia mengkhawatirkan. Rata-rata usia petani sangat tua. Sedangkan generasi muda kurang berminat masuk sektor pertanian. Ditambah bonus demografi yang bakal dihadapi Indonesia di masa mendatang. Lulusan lembaga pendidikan, kata dia, rata-rata belum siap masuk dunia industri. “Jangan sampai bonus demografi kita berlalu begitu saja dan kita kehilangan waktu.”

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, menyatakan persoalan parlemen tidak hanya pada pengawasan anggaran, tapi juga produk legislasi yang mereka lahirkan. Dia menuturkan banyak produk legislasi yang mencerminkan dukungan terhadap koruptor.

“Misalnya ketika DPR merevisi Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang membatalkan norma pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,” ucap Lalola. DPR semestinya memasukkan aturan pengetatan remisi terhadap koruptor dalam RUU Pemasyarakatan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu parlemen membuat aturan yang memudahkan narapidana koruptor.

Masalah ini, menurut Lalola, terjadi akibat ketiadaan fungsi oposisi yang seharusnya dijalankan parlemen. Saat ini, hampir semua partai politik menyokong setiap kebijakan pemerintah yang bermasalah. “Contohnya ialah pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Banyak substansinya yang bermasalah, tapi tak ada satu pun fraksi yang menolak. Bahkan oposisi, ketika kepentingan bertemu, ikut mendukung.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.